PANCASILA: ANTARA MITOS RATU ADIL DAN PENDIDIKAN MULTI KULTURAL

Abastrak

Masalah utama bangsa Indonesia saat ini adalah masalah krisis kebersamaan dalam kondisi multikultural atau masalah kesatuan dan persatuan bangsa dalam mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Yaitu kondisi krisis nilai-nilai masyarakat yang diformulasikan oleh para founding fathers ke dalam suatu sistem nilai yang kemudian disebut Pancasila. Di mana proses sosialisasi nilai-nilai Pancasila sejak awal reformasi terabaikan sehingga menguntungkan bagi ideologi-ideologi predator Pancasila. Yaitu Ideologi liberalisme-kapitalisme sebagai ideologi dominan dengan nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan pasar bebas serta ideologi sektarianisme agama Islam sebagai pecundangnya dengan kebenaran tunggal yang menawarkan gerakan radikalisme dan terorisme. Nilai-nilai ideologi-ideologi tersebut justru merajalela tanpa kebijakan pemerintah yang berarti tentang materi, metoda dan strategi sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai jatidiri bangsa sekarang telah terkubur oleh nilai-nilai ideologi liberalisme atau neo-liberal dan kapitalisme yang erat dengan budaya barat. Nilai-nilai asing yang tersosialisasikan melalui proses modernisasi pendidikan dan pembangunan ekonomi yang selama ini dirujuk dari dan bekerjasama dengan sistem pendidikan dan industrialisasi negara-negara barat. Sehingga proses westernisasi menjadi lebih mudah merasuk kedalam jiwa masyarakat Indonesia. Proses liberalisasi, kapitalisasi dan westernisasi selama ini ternyata, seperti sudah terjadi pada era revolusi industri di Eropa, menghasilkan ketimpangan ekonomi dan dekadensi mental dan moral masyarakat – termasuk merajalelanya korupsi yang oleh Ki Ranggawarsito disebut Jaman Edan. Kondisi tersebut, sebagai ganti komunisme yang sudah tidak populer lagi,  justru menjadi dasar perjuangan kaum Islam radikal dengan dengan kebenaran tunggalnya melalui isue-isue ketertindasan, kemiskinan dan nilai-nilai agama.

Solusi untuk memecahkan masalah multikultural tersebut agar mampu memfasilitasi terbangunnya kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh adalah melalui pendekatan pendidikan. Dengan kurikulum pendidikan yang mencakup subyek-subyek yang dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan ”keikaan” di tengah ”kebinekaan” yang betul-betul aktual; tidak hanya sekedar slogan dan jargon. Dan, ini pada giliranya akan memperkuat aktualisasi Pancasila”.

 

Kata Kunci: Krisis budaya, Sosialisasi ideologi, Pendidikan Pancasila

 

 

 

 

 

Patologi Budaya

 

“Bangsa ini pernah dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah. Bangsa yang santun. Bangsa yang menghargai perbedaan. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai gotong royong sebagai nilai kebersamaan. Karakter ini telah berurat dan berakar dalam sistem sosial masyarakat Indonesia sejak lama. Keberadaan sistem nilai tersebut kemudian diformulasikan ke dalam suatu sistem nilai yang kemudian disebut Pancasila. Pancasila merupakan ‘hati nurani karakter bangsa kita yang melekat kuat dalam falsafah hidup bangsa terlembaga dan melekat kuat pula dalam diri bangsa Indonesia, sehingga berkembang menjadi jati diri bangsa.”[1]

Pada era reformasi bangsa Indonesia yang telah berlangsung hampir 15 tahun ini kehidupan berbangsa dan bernegara sudah mengalami perubahan besar di segala bidang. Proses perubahan melalui amandemen konstitusi dan demokratisasi di bidang politik serta efisiensi di bidang ekonomi di atas dasar civil society, untuk menjadi bangsa dan negara semakin diperhitungkan di dunia, ternyata tidak semudah yang dibayangkan dalam implementasinya.

 Proses pemilihan umum (pemilu) misalnya, sebagai salah satu elemen penting kehidupan poltik negara demokratis dalam menentukan pimpinan eksekutif dan anggota legeslatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan sebetulnya sudah menjadi tradisi sejak era Orde Baru, ternyata  menimbulkan problem baru yang menjadi bagian dari krisis nasional. Walaupun sebagai proses politik pemilu di Indonesia secara umum mendapatkan apresiasi dari berbagai penjuru dunia, dalam proses pemilu juga, ternyata berkembang “tradisi” money politics sebagai bagian dari “budaya” korupsi yang sudah berlangsung lama. Suatu perkembangan yang kontra produktif dan membahayakan kehidupan demokrasi sekaligus ekonomi bangsa. Dan tak kalah pentingnya, dan menjadi focus dari tulisan ini, menunjukkan bahwa bangsa kita sedang sakit (patologis) di mana nilai-nilai kebersamaan masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa yang telah diformulasikan oleh para founding fathers kita sebagai nilai-nilai Pancasila dalam implementasinya ternyata jauh panggang dari api.

Fenomena unjuk rasa terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di mana peran mahasiswa dan generasi muda cukup signifikan demikian pula perdebatan antar elit politik baik di PDR maupun di media masa tentang isu yang sama tidak menunjukkan nilai-nilai kesantunan, keteladanan sebagai proses pendidikan politik masyarakat. Fenomena tersebut  menunjukkan semakin parahnya kondisi kejiwaan (psiko-patologis) yang diderita bangsa Indonesia. Para pengunjuk rasa dan para tokoh partai politik tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan dapat merusak atau menghancurkan kredibilitas bangsanya.  Dengan memakai cara berfikir kaum post modernis merujuk pada mitologi yang dikenal cukup luas di Indonesia yaitu ramalan Prabu Jayabaya, apakah fenomena tersebut adalah salah satu bagian dari jaman Kerusakan (Kalabendu) era jaman Kaliyuga atau jaman Edan menurut Ki Ranggawarsito yang harus dialami oleh bangsa Idonesia?.[2]

Ramalan tersebut memang dalam kriteria ilmu modern (empiris-positivis) dapat dikategorikan tidak ilmiah. Namun semua bangsa mempunyai mitosnya masing-masing sebagai salah satu dasar keyakinannya sebagai suatu bangsa. Dari mitos yang kemudian diperkuat dengan nilai-nilai budaya dan agama  dapat diperoleh nilai-nilai baik dan buruk serta benar dan salah sebagai dasar kearifan untuk kehidupan bersama.

Krisis Multidimensi

Sindhunata menuliskan sejak 1997 di samping dilanda krisis ekonomi dan politik, bangsa Indonesia juga mengalami krisis nilai budaya. Krisis nilai budaya  menjadikan bangsa Indonesia kelihatan bodoh, tidak percaya diri dan mudah diperdaya oleh bangsa lain. Pengaruh krisis nilai budaya konflik-konflik di masyarakat dan kejahatan-kejahatan  semakin diwarnai perilaku ganas dan biadab sehingga bangsa Indonesia terancam perpecahan (disintegrasi).

Krisis nilai budaya  menyebabkan hilangnya saling percaya (trust) dan rasa empati atau tepa selira. Menurut Institute of Future Studies for Development di Bangkok (Asia Week, December 1998), saling percaya adalah kunci untuk menyelesaikan krisis. Sementara itu empati adalah jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan membangun empati masyarakat akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama. (Kompas, 1999).[3]

Sejak disyahkannya secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 oleh para founding fathers, Pancasila adalah dasar (falsafah) negara, pandangan hidup kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Menurut Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna dalam posisi seperti itu, “Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.”[4]

Yudi Latif merefleksikan kesadaran dan keprihatinan bahwa krisis yang mendera kehidupan kebangsaan saat ini begitu luas cakupannya dan dalam penetrasinya. Dia menggambarkan “Kehidupan kota (polis) yang semestinya menjadi basis keberadaban (madani) terjerumus ke dalam apa yang disebut Machiavelli sebagai “kota korup” (citta corrottisima) atau apa yang disebut Al Farabi sebagai “kota jahiliyah” (almudun al-jahiliyyah). Di republik korup dan jahil persahabatan madani sejati hancur. Tiap warga berlomba mengkhianati bangsa dan sesamanya, rasa saling percaya memudar, hukum dan institusi lumpuh sehingga tidak mampu meredam penyalah gunaan kekuasaan (korupsi), ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela, kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.[5] Gejala money politics dan fenomena-fenomena turunannya adalah bagian dari krisis yang perlu segera dieliminir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis dan Ramalan Jayabaya

Krisis yang terjadi di Indonesia juga biasa disebut sebagai krisis multi dimensi kiranya dapat dikatakan merupakan perwujudan apa yang dimaksudkan dalam ramalan Prabu Jayabaya raja kerajaan Pamenang atau Kediri putra mahkota raja Airlangga dari Kahuripan yang salah satu versinya ditulis dalam naskah Serat Centini oleh pujangga keraton Surakarta Ki Ranggawarsito.[6] Ramalan yang dituliskan dalam bentuk bait-bait puisi atau pantun dan dibaca dengan kidung yang terkait dengan kondisi moral bangsa pada jaman Kalabendu dapat digambarkan dari beberapa bait berikut ini:  

Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran

Tanah Jawa Kalungan wesi

Prahu mlaku ing dhuwur awing-awang

Kali ilang kedunge

Pasar ilang kumandsange

Iku tadha yen tekane jaman Jaya Baya wis cedhak

Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda (mobil). Pulau Jawa berkalung besi (jalan kereta api). Perahu berlayar di angkasa (pesawat udara). Sungai kehilangan lubuk (sungai mongering). Pasar lehilangan keriuhannya (super market). Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat.

Kemudian ada bait berbunyi:

Akeh manungso mung ngutamakke duwit.

Lali kamanungsan.

Lali kebecikan.

Lali sanak lali kadang.

Akeh bapa lali anak.

Akeh anak wani nglawan ibu.

Nantang bapa.

Sedulur pada cidra.

Keluargapadha curiga,

Kanca dadi musuh.

Akeh manungso lali asale.

 

Artinya: Banyak orang hanya mementingkan uang (memlesetkan sila pertama Pancasila – Keuangan yang maha kuasa). Lupa jati kemanusiaan. Lupa hikmah kebaikan. Lupa sanak lupa saudara. Banyak ayah lupa anak. Banyak anak melawan ibu. Banyak anak menantang ayah. Sesama saudara saling khianat. Keluarga saling curiga. Banyak orang lupa asal usulnya.

Pada ramalan lainya khususnya terkait dengan kehidupan beragama disebutkan di mana “para pencuri uang rakyat hidup makmur sejahtera, duduk santai menikmati kemewahan.” Dituliskan:

Maling wani nantang sing duwe omah.

Begal padha ndhugal.

Rampok pada keplok-keplok.

Wong momong mitenah sing diemong.

Wong jaga nyolong sing dijaga.

Wong njamin njaluk dijamin.

Akeh wong mendem donga.

 

Artinya: Pencuri menantang yang punya rumah. Penyamun semakin kurang ajar. Perampok pada tepuk tangan.  Pengasuh memfitnah yang diasuh. Penjaga mencuri barang yang dijaga. Penjamin minta diberi jaminan. Banyak orang mabuk doa.

Dari kalimat terakhir dapat diartikan “banyak orang menelan ajaran agama apa adanya, tanpa dipikirkan atau diresapi maknanya. Sehingga banyak orang kecanduan agama, tetapi mata hatinya tetap buta. Mabuk doa akibatnya. Doa diobral dimana-mana. Dikiranya semua masalah bisa diselesaikan dengan doa. Agama jatuh derajatnya, Cuma jadi alat instan pemuas kebutuhan dunia. Maka amalan agama yang paling laris dijalankan adalah doa biar cepat kaya, doa biar dapat istri cantik jelita, doa biar sukses semua usaha. Orang jadi lupa, bahwa ajaran agama memiliki sebuah kedalaman makna. Terkait dengan  kalimat-kalimat terakhir yang ada hubungannya dengan pemilu dituliskan:

Kana-kene rebutan unggul.

Angkara murka ngombro-ombro.

Agama ditantang.

Akeh wong angkara murka.

Ukum agama dilanggar.

Prikamanungsan diiles-iles.

Kasusilan ditinggal.

 

Artinya, di mana-mana orang berebut kemenangan. Angkara murka menjadi-jadi. Agama ditantang. Banyak orang angkara murka. Membesar-besarkan kedurhakaan. Hukum agama dilanggar. Perikemanusiaan diinjak-injak. Tatasusila diabaikan.

Persaingan untuk berebut simpati rakyat terjadi di mana-mana. Berebut harta benda, berebut kekuasaan. Yang banyak dukungan akan mendapat kemenangan. Semua ditemnpuh tanpa memperdulikan ajaran agama. Hukum agama dilanggar, yang penting tujuan tercapai. Tidak peduli nilai kemanusiaan maupun nilai kesusilaan. Pokoknya menang. Menghalalkan segala cara  (Machiavellian), agar menjadi penguasa.

Akeh janji ora ditetepi.

Akeh wong wani nglanggar sumpahe dewe.

Manungsa padha seneng nyalah.

Ora ngendahake hukum Allah.

Barang jahat diangkat-angkat.

Barang suci dibenci.

(Banyak janji tidak ditepati (janji pemilu). Banyak orang melanggar sumpahnya sendiri (korupsi). Orang-orang saling melempar kesalahan. Tak peduli akan hukum Allah. Yang jahat dijunjung-junjung. Yang suci dibenci.)

Namun Jangka Jayabaya juga meramalkan bahwa Jaman Kalabendu akan dapat dilalui dan bangsa Indonesia akan menemui Jaman Keemasan (Kalamukti) atau jaman Kertayoga. Yaitu jaman datangnya Ratu Adil atau Satriya Piningit atau Heru Cakra. Jaman di mana “… nora ana wong ngresula kurang …” (tidak lagi ada orang yang mengeluh kekurangan). Ratu adil tersebut akan mengajari hal-hal yang baik dan benar (mulang wruh marang bener luput) memerintah secara adil paramarta, tidak suka pada harta (adil paramarta, lumuh mring arta) karena sang Ratu memerintah semat-mata hanya demi kesejahteraan negara, dan keselamatan seluruh dunia (Karana Ratu mung amrih kartaning nagara, raharjaning jagad kabeh), rakyat senang hatinya, karena murah sandang murah pangan (marmane padha enak atine wong cilik dening murah sandang pangan). Tidak ada pencuri dan penjahat. Mereka semua bertobat, takut akan hukuman gaib Ratu Adil … (Tan ana durjana, dursila, padha tobat wedi wilating Ratu Adil …).

Dalam Serat Centini Ratu Adil yang akan memimpin bangsa Indonesia disebutkan “Kedhatone Sonyo Ruri, tegese sepi tanpa sarana apa-apa ora ana kara-kara” artinya bertempat tinggal di daerah yang sunyi sepi, tidak ada prasarana publik dan tidak ada problema apapun. Namun disamping merupakan sosok seorang pemimpin bangsa menurut HOS Tjokroaminoto Ratu Adil dapat pula merupangan wujud suatu sistem kenegaraan. Dikatakan Ratu Adil dapat merupakan “ … Sistem pemerintahan yang dijalankan  … yang mampu mengejawantahkan jiwa dan kemajuan politik dan ekonomi yang diangankan setiap orang.[7] Dalam semangat otonomi daerah, kiranya Ratu Adil dapat diharapkan ditemukan sebagai sosok pemimpin bangsa atau disempurnakan sebagai sistem pemerintahan (konstitusi) di Universitas Gajah Mada (UGM). Karena UGM terkenal sebagai universitas pedesaan yang sonyo ruri di mana Bung Karno dan Bung Hatta melalui pidato-pidatonya menaruh harapan besar agar dasar negara yaitu nilai-nilai Pancasila disemaikan. Yaitu nilai-nilai mutiara yang mampu mewujudkan negara sempuna (lanjutan dari negara paripurna) sebagai Jaman Keemasan Indonesia. Sebagai tokoh disebutkan dalam ramalan Jaya Baya Satria piningit tunjung putih semune pudhak kesungsang/pudhak sinumpet (ksatria tersembunyi yang dapat ditafsirkan sebagai tokoh/ baru bagaikan tokoh yang masih bersih, yang keindahan perangainya bagaikan bunga teratai putih yang wanginya seperti bunga pandan yang masih tersembunyi).[8]

Krisis akibat Keberagaman

 

Seberapa jauh kebenaran ramalan tersebut krisis yang terjadi memang perlu penalaran dan penangan yang serius demi keselamatan bangsa. Menurut Yudi Latif, krisis di Indonesia juga terjadi karena ada masalah pada pertautan politik dari keragaman budaya. Jika politik sebagai simpul pertautan itu rapuh, kekayaan warisan budaya Nusantara tidak bisa di ikat menjadi sapu lidi yang kuat, melainkan sekedar serpihan-serpihan lidi yang berserakan, mudah rapuh.[9]

Tentang kehidupan keberagaman atau multikultural bangsa Indonesia dalam sambutan Prof. Pdt. John Titaley, Th.D Rektor Universitas Kristen Satya Wacana di buku The Dancing Leader menuliskan “Di antara berbagai keragaman di Indonesia, keragaman agama adalah hal yang sangat menguras banyak tenaga, pikiran, harta dan bahkan nyawa anak bangsa. Generasi penerus bangsa ini tampak terjebak dalam penolakan keragaman. Berbagai tindakan dan perlakuan yang tidak menghargai keragaman dalam agama ini telah mencoreng wajah bangsa ini dari potret tamansari sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa. .. Keragaman itu tidak perlu dihilangkan akan tetapi perlu dikembangkan bukan demi keragaman itu sendiri, akan tetapi bagi kebersamaan.”[10]

Hal itu tentunya tidak terlepas dari keberadaan gerakan radikal di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia yang sedikit banyak juga berimbas pada kondisi keberagaman bangsa Indonesia lainnya yaitu dalam hal ras dan kesukuan. Untuk menghadapi krisis tersebut Yudi Latif mengatakan: “Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan bahwa untuk memulihkannya, kita memerlukan lebih dari politics as usual. Kita memerlukan visi politik baru. “where there is no vision, the people perish”.[11]

Komaruddin Hidayat sebagai representasi tokoh masyarakat Islam Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada sambutan dalam buku The Dancing Leader mengatakan Membunuh dan bunuh diri sangat terkutuk. Coba saja perhatikan. Semua doktri dan perintah dalam Islam selalu mengacu untuk membangun peradaban. Semua perintah yang vertikal buahnya adalah perintah untuk melayani dan membantu agenda besar kemanusiaan yang bersifat horizontal. Al Quran secara eksplisit menyatakan, orang yang rajin sembahyang, tetapi tidak peduli pada fakir miskin dan anak-anak yatim bahkan dicap sebagai bermain-main dan mendustakan agama”[12]

Memecahkan Masalah Krisis

Dari uraian di awal tulisan ini yaitu bahwa Pancasila adalah formulasi nilai-nilai yang mendasari perilaku bangsa Indonesiasebagai bangsa yang ramah tamah. Bangsa yang santun. Bangsa yang menghargai perbedaan. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai gotong royong sebagai nilai kebersamaan. Dasar dari semua sila Pancasila adalah “gotong-royong”, dasar dari semangat dan sistematika penyusunan UUD pun senafas dengan itu, yakni “kekeluargaan”.[13]

Apabila merujuk kembali ke  belakang sejarah tentang sikap para pemimpin Islam sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia tentang Pancasila, dalam hal sikap founding fathers tentang pencoretan 7 kata di Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 Bung Hatta mengatakan: “… demi menjaga persatuan bangsa.”[14] “Kekecewaan sebagian pemimpin golongan Islam lebih merefleksikan masih menggeloranya semangat “politik identitas” yang pada umumnya lebih didefinisikan oleh ingatan pedih ke belakang, ketimbang visi ke depan. … kelapangan golongan Islam – untuk menerima pencoretan 7 kata itu memberi jalan kepada bangsa ini untuk memiliki konstitusi yang lebih ideal dan tahan banting.[15] Dengan telah diamandemennya UUD 1945 dan terbangunnya struktur dan fungsi (Struktural fungsional) lembaga-lembaga kenegaraan yang semakin demokratis dan akuntabel di era reformasi, termasuk penyelenggaraan pemilu, maka kondisi Negara Indonesia semakin mendekati apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Maka masalah krusial krisis bangsa Indonesia adalah pada masalah kesatuan dan persatuan yang terkait dengan fungsi kebudayaan (cultural fungsional) di masyarakat. Dalam hal ini Azyumardi Azra yang juga representasi intelektual Islam mengatakanPancasila sebagai dasar negara dan garis haluan bersama dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia merupakan aktualisasi tekad bersama segenap warga untuk bersatu di tengah berbagai keragaman. Pancasila adalah deconfessional ideologi, ideologi yang tidak berbasis agama manapun. Sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan yang Mahaesa, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sesuai dan bersahabat dengan agama. … Pancasila adalah rahmat terselubung bagi bangsa Indonesia sebab Pancasila adalah religiously friendly ideology …”.[16]

Sedangkan solusi yang ditawarkan adalah melalui pendekatan pendidikan yang memecahkan masalah multikultural dan mampu memfasilitasi terbangunnya kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh. Dalam hal ini Azyumardi Azra, dalam The Dancing Leader mengatakan ”… kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subyek-subyek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama; … Perumusan dan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia … bukan hanya menyangkut masalah isi pendidikan multikultural itu sendiri, tetapi juga mengenai strategi yang akan ditempuh; apakah misalnya dalam bentuk mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri (separated), atau sebaliknya ”terpadu” atau terintegrasi (integrated). …, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan ”keikaan” di tengah ”kebinekaan” yang betul-betul aktual; tidak hanya sekedar slogan dan jargon. Dan, ini pada giliranya akan memperkuat aktualisasi Pancasila”.[17]

Kesimpulan

            Jadi masalah utama bangsa Indonesia adalah bagaimana memecahkan masalah krisis kebersamaan dalam kondisi multikultural atau masalah kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Karena ternyata sosialisasi nilai-nilai Pancasila sejak awal reformasi terabaikan dan justru nilai-nilai ideologi liberalisme-kapitalisme yang mengajarkan individualisme, konsumerisme serta ideologi sektarianisme agama Islam sebagai pecundangnya yang menganut kebenaran tunggal dan anti mutikulturalisme melalui gerakan radikalisme dan terorisme merajalela. Sehingga kerukunan dan kebersamaan bangsa jauh panggang dari api karena kesenjangan di masyarakat baik di bidang ekonomi maupun budaya tak terjembatani.

Solusi yang ditawarkan Azyumardi Azra untuk memecahkan masalah multikultural tersebut agar mampu memfasilitasi terbangunnya kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh adalah melalui pendekatan pendidikan. Dengan kurikulum pendidikan yang mencakup subyek-subyek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama, strategi yang akan ditempuh, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan ”keikaan” di tengah ”kebinekaan” yang betul-betul aktual; tidak hanya sekedar slogan dan jargon. Dan, ini pada giliranya akan memperkuat aktualisasi Pancasila”.[18] Menciptakan pemerintah yang “… mulang wruh marang bener luput … adil paramarta, lumuh mring arta …karana .. mung amrih kartaning nagara, raharjaning jagad kabeh”, dan rakyat menjadi “… nora ana wong ngresula kurang marmane padha enak atine wong cilik dening murah sandang pangantan ana durjana, dursila …. Mewujudkan masyarakat kekeluargaan dan gotong-royong.

 

 

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN

1. Azra, Azyumardi, ‘Jati Diri Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme’, dalam Sutanto, Yusuf (Ed.) The Dancing Leader, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011. hal. 16-33.

2.  Azra, Azyumardi, ‘Isam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global’, PRISMA, Vol. 29, No. 4 Oktober 2010. hal. 83-91.

3. Dialog PRISMA, Vol. 29, No. 4 Oktober 2010, Siti Musdah Mulia: ‘Jadikan Agama sebagai Landasan Etis, Bukan Politis’. Hal. 92-101.

4. Feith, Herbert dan Castle, Lance, 1996. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES.

5.  Wisnu Harimurti, Mutiara-mutiara Terpendam dari Jawa: 12 Serat dan Babat Warisan Orang Jawa,  IN AzNa Books, Yogyakarta, 2011.

6. Hasan, Noordin, ‘Ideologi, Identitas dan Ekonomi politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia’, PRISMA, Vol. 29, No. 4 Oktober 2010. hal. 3-24.

7. Hashemi, Nader, “Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim”, terjemahan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Januari 2011.

8. Kompas, Merajut Nusantara: Rindu Pancasila, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Oktober 2010.

9. Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Nasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama (GPU), Jakarta, 2011.

10. Latif, Yudi, Merawat Bayangan Kekitaan, Kolom| 30-03-2009  http://cetak. kompas.com/ read/ xml/ 2008/ 12/ 02/ 00164648/ merawat. bayangan. kekitaan.

11. Marwoto, M., Ramalan Jayabaya: Apa Relevansinya dengan ramalan Suku Maya, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011;

12. Prisma, Vol. 29, Oktober 2010, ‘Islam dan Dunia: Perjumpaan di Tengah Perbenturan’, LP3ES, Jakarta.

13. Sindhunata, “Krisis Kebudayaan Jawa”, Kompas, 10 Mei 1999.

14. Supriyanto, Kelik, Ramalan Sabdopalon, Memayu Publishing, Yogyakarta, 2010.

15. Susan, Novri, ‘Memperjuangkan Masyarakat Inklusif’, Kompas, 22 Februari, 2012.

16. Sutanto, Yusuf (Ed.) The Dancing Leader, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011.

17. Triharso, Ajar, ‘Pendidikan Pancasila, pembangunan Karakter Bangsa (National and Caracter Building) Mewujudkan masyarakat Gotong Royong? Kembali ke Qitoh 1 Juni 1945!’, LITERASI, Vol. 3, No. 3, 2011.

18. Tri Puspaningsih, Ni Nyoman, Santoso, Listiono (eds.), Airlangga Caracter, Direktorat Pendidikan UA, 2012.

19. Yusuf Wijaya, Agus, H. Lc. (Ed.), Serumpun Bambu: Jalan Menuju Kerukunan Sejati, Pondok Pesantren Ngalah, 2006.


[1]Ni Nyoman Tri Puspaningsih, Listiono Santoso (eds.), Airlangga Caracter, Direktorat Pendidikan UA, 2012, hal. 9-12.

 

[2]Tentang ramalan Jayabaya: Kelik Supriyanto,  Ramalan Sabdopalon, Memayu Publishing, Yogyakarta, 2010; M. Marwoto, Ramalan Jayabaya: Apa Relevansinya dengan ramalan Suku Maya, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011; Wisnu Harimurti, Mutiara-mutiara Terpendam dari Jawa: 12 Serat dan Babat Warisan Orang Jawa,  IN AzNa Books, Yogyakarta, 2011.

 

[3]Sindhunata, “Krisis Kebudayaan Jawa”, Kompas, 10 Mei 1999.

[4]Dalam tulisan ini saya menyetujui dan memakai sebagai rujukan tulisan visioner Yudi Latif  tentang Pancasila. Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Nasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama (GPU), Jakarta, 2011, hal. 41.

[5]Yudi Latif, Ibid., hal. 48-49.

[6] Kelik Supriyanto, op.cit., hal. 61-93. ; M. Marwoto, op.cit., hal. 115-162.

[7]Kelik Supriyanto, Op. Cit., 106 dan 119.

[8]M. Marwoto,  op. cit., hal. 23.

[9] Yudi Latif, Op. cit., hal. xix.

[10] Yusuf Sutanto, (Ed.) The Dancing Leader, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011, xxii-xxiii.

[11] Yudi Latif, Ibid., hal. 49.

[12] Yusuf, Sutanto, (Ed.), Ibid., hal. xviii.

[13] Yudi Latif, Op. cit., hal.  8.

[14] Yudi Latif, Op. cit., hal.  36.

[15] Yudi Latif, Op. cit., hal.   37.

[16] Kompas, Merajut Nusantara: Rindu Pancasila, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Oktober 2010,  hal. 9-12.

[17]Yusuf Sutanto, (Ed.), Ibid. ‘Jati Diri Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme’, hal. 31-32.

[18]Sebagai usaha elaborasi aktualisasi Pancasila melalui proses pendidikan dengan pendekatan pembangunan masyarakat (comdev.) baca Ajar Triharso, ‘Pendidikan Pancasila, Pembangunan Karakter Bangsa (Nation Building) dan Mewujudkan Masyarakat Gotong-royong? Kembali ke Qitoh 1 Juni 1945!’, Bab II naskah yang telah dikirimkan kepada Ketua MPR-RI, DPR-RI Komisi X, Presiden RI dan PSP UGM – Ajar Triharso, “Menyelamatkan Pancasila: Menyempurnakan Konstitusi Dengan Konvensi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila (Dengan Dunia Pendidikan Sebagai Leading Sector Dan PT Sebagai Pelopor)”, Komisi Pengkajian/Pusat Studi Jatidiri Dan Kebangsaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Airlangga, 2011, dan Topik Utama  (1) dalam LITERASI, Vol. 3,No. 3, November 2011 diterbitkan Dewan Pendidikan Jawa Timur.

 

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: