PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN AKHLAK MULIA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA (Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam rangka Membangun Social Capital Bangsa dengan Paradigma Kritis Konstruktif menghadapi Globalisasi) Pylot Project Universitas Airlangga (UA) dan Jawa Timur Ajar Triharso Ketua KPJK-UA Komisi Pengkajian Jatidiri dan Kabangsaaan (KPJK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga (UA) 2010

NASKAH DIPERSIAPKAN SEBAGAI AKADEMIK REASONING UNTUK PEMBANGUNAN JATIDIRI

 

Draft

 

 

 

PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN AKHLAK MULIA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA[1]

 

(Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam rangka  Membangun Social Capital Bangsa dengan Paradigma Kritis Konstruktif menghadapi Globalisasi)

 

Pylot Project

Universitas Airlangga (UA) dan Jawa Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajar Triharso

Ketua KPJK-UA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisi Pengkajian Jatidiri dan Kabangsaaan (KPJK)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)

Universitas Airlangga (UA)

2010

PRAKATA

Visi dan misi utama pemerintah era reformasi adalah membuat kebijakan menggantikan regime Orde Baru dengan orde Reformasi. Kebijakan dalam rangka mengubah sistem  pemerintahan otoriter dan sentralistis menjadi sistem yang lebih demokratis dan memberi otonomi lebih luas kepada daerah dan masyarakat serta membangun civil society. Namun implementasinya ternyata banyak ”kebablasan” karena roh neo/liberal, sektarian dan komunal sudah dengan sigap masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia dalam euforia reformasi. Para protagonis-protagonis dari roh-roh, yang sejak sebelum kemerdekaan memang  sudah menjadi predator Pancasila, dengan situasi yang ada secara sistematis berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah di dalam melaksanakan reformasi. Salah satu isu krusial dalam hal ini adalah tentang pendidikan Pancasila sebagai bagian utama dari usaha pengembangan soft skill kebersamaan dalam rangka membangun social capital bangsa, di mana masyarakat diberi pemahaman bahwa pendidikan Pancasila sebagai biang keladi krisis. Pendidikan Pancasila oleh BP7 dianggap menjadikan bangsa Indonesia bernasib sial dan muncul istilah Pancasial. Sehingga banyak masyarakat mendukung pemikiran para predator Pancasila ikut melampiaskan ”dendam kesumat” kepada Orde Baru dan akhirnya berhasil mengeliminir BP 7 dan P4 tanpa perlu menyiapkan institusi dan sistem penggantinya. Salah satu hasilnya adalah dalam jangka waktu 5 tahun setelah reformasi terbit UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang tidak mencantumkan lagi pendidikan Pancasila dalam kurikilum di segala jenis dan jenjang pendidikan.

Celakanya para pembuat dan pelaksana kebijakan pendidikan baik di tingkat nasonal, daerah dan lokal memilih ”tiarap” demi keselamatan jabatan masing-masing dan mencari aman dengan memfokuskan pada pengembangan hard ware dan hard skill di instansi masing-masing. Walaupun berbagai protes dilancarkan terutama oleh lembaga-lembaga dan individu-individu yang tetap concern pada perlunya diselenggarakan pendidikan Pancasila khususnya pusat studi-pusat studi Pancasila dan para guru dan dosen pendidikan Pancasila. Menanggapi protes yang ada di antara pembuat kebijakan yang sudah ”kerasukan” roh-roh predator Pancasila seolah sepakat bahwa yang melakukan protes hanyalah dari kelompok-kelompok dan individu-individu yang kehilangan lahan pendapatan dari kegiatan pengkajian nilai-nilai dan mengajar mataajar pendidikan Pancasila. Hal tersebut membuktikan bahwa  paham neo/liberal, sektarian dan komunal berhasil mempengaruhi pemikiran para pembuat kebijakan di bidang pendidikan dan meciptakan protagonis-protagonis baru.

Oleh sebab itu perlu diadakan evaluasi secara menyeluruh apa yang telah dilakukan oleh gerakan ”pro Pendidikan Pancasila” dengan mengembalikan pamor Pancasila dari Panca nilai-nilai pembawa sial menjadi Panca nilai-nilai pembawa keberuntungan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Berbagai saresehan, seminar, simposium dan kongres telah diselenggarakan dan dari sana telah lahir pemikiran, rekomendasi yang pada intinya menghendaki diselenggarakannya Pendidikan Pancasila di dunia pendidikan dan masyarakat secara sistematis dan terlembaga.

 

 

 

Ajar Triharso

KATA PENGANTAR

Pada tangga 5 Januari 2010 telah diterbitkan Surat Dirjen Dikti No. 06/D/T/2010 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (PT). Beberapa pertimbangan terbitnya surat tersebut antara lain hasil dari diselenggarakannya beberapa pertemuan nasional yang membicarakan tentang pendidikan Pancasila yang terabaikan dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas. Pertama, Simposium Nasional Pendidikan Pengembangan Kepribadian ke 3 tahun 2006 di Semarang dan ke 4 di Surakarta 2008 yang menghasilkan tuntutan perlunya revitalisasi pendidikan Pancasila di PT sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Kedua, Simposium Nasional Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan pada tahun 2009 di Bandung yang merekomendasikan perlunya diselenggarakan kembali mata kuliah Pendidikan Pancasila di PT secara berdiri sendiri dan perlu adanya penguatan yuridis dari pemerintah kepada para pimpinan PT. Ketiga, Kongres Pancasila ke 1 2009 di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan rekomendasi pendidikan Pancasila tidak hanya di PT namun secara komprehensif dan sistematis perlu ada pola pendidikan Pancasila di segala jenjang dan jenis pendidikan serta di masyarakat secara terlembaga sebagai pengganti BP7 dan atau P4. Berikuti ini akan diuraikan beberapa hasil pertemuan sejenis (simposium, saresehan dan kongres) dan rekomendasi para penyelenggara dan pendapat dari para pembicara yang kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk pembuatan kebijakan lebih operasional.

Saresehan Memperingati Hari Lahirnya Pancasila: Tema “Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan pembangunan Bangsa” 14-15 Agustus 2006, yang diselenggarakan Lemhannas, LIPI, UGM yang membicarakan keberadaan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas tidak lagi memfasilitasi pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum di dunia pendidikan dan di masyarakat sehingga menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat yang percaya pada Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia khususnya guru dan dosen pendidikan Pancasila di seluruh tanah air. Rektor UGM dalam sambutannya mengatakan: ”Keberadaan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas tidak mewajibkan lagi pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan nasional merupakan bagian tak terpisahkan dari proses “colonization of the mind” bangsa Indonesia  oleh kebudayaan asing”.

Kondisi tersebut membawa pendidikan bangsa Indonesia semakin ”salah asuhan” yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian generasi muda bangsa. Pendidikan di Indonesia semakin lebih menghayati paradigma ilmu milik budaya bangsa lain. Simposium kemudian menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena keberhasilan penetrasi global neoliberal yang semakin gencar khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin. Oleh sebab itu peserta sepakat untuk dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila termasuk di pendidikan tinggi (PT). PT sebagai lapisan masyarakat dan institusi yang mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa harus proaktif berpartisipasi menyelamatkan ideologi bangsa yang sedang dalam bahaya. Paling tidak memperjuangkan mewujudkan Pancasila menjadi paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nasional.[2]

Saat ini kiranya kondisi moral dan kepribadian bangsa Indonesia tidak hanya mengalami  degradasi dan tanpa arah namun sudah mencapai “stadium” lanjut yang lebih berbahaya karena terjadi perilaku ketidak rukunan dan perpecahan serta posisi subordinat dengan bangsa lain dalam banyak hal. Sementara itu UU Sisdiknas “berhasil” membawa pendidikan di Indonesia dengan kurikulum tanpa dasar pengembangan mental dan moral serta pemahaman ideologi nasional yang komprehensif dan sistematis. UU Sisdiknas tidak memfasilitasi dunia pendidikan dan masyarakat untuk mampu membangun filter yang kuat menghadapi derasnya arus nilai-nilai budaya asing.

Kesimpulan dari Saresehan antara lain bahwa Pancasila adalah ideologi yang merupakan sebuah orientasi yang berfungsi memberikan arah ke mana suatu bangsa dan negara harus dibangun. Pancasila harus dan dapat memainkan perannya sebagai basis paradigmatik untuk menetukan apa saja yang menjadi “subyect matter” dan dialektika hubungan antara berbagai “subyect matter” untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih “membebaskan” (liberating) dan lebih “mencerahkan” (enlighting).

Untuk menjembatani kesenjangan antara ideal normatif dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu kesadaran dan komitmen “citizenship” dengan kemampuan penalaran publik (public reasoning) yang kuat dan keadaban demokrasi yang diwujudkan melalui pengembangan struktur dan mekanisme demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.[3]

Kongres Pancasila 1: Tema “Pancasila dalam berbagai Perspektif” 30 Mei – 01 Juni 2009 diselenggarakan UGM – Mahkamah Konstirusi (MK), menyadari kondisi tersebut banyak kalangan melakukan upaya agar Pancasila segera mendapatkan “perlindungan” secara serius termasuk mengembalikan secara legal pendidikan Pancasila masuk lagi ke dalam kurikulum pendidikan dengan materi dan metode pendidikan dan sosialisasi yang baik dan benar. Prof. Mahfud MD dalam naskah Key Note dengat mengutip jajak pendapat Litbang Kompas 30/9-2008, 96,6% Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar negara, 92,1% Pancasila sebagai landasan terbaik untuk bangsa Indonesia. Hampir semuanya mengusulkan agar reformasi itu diorientasikan pada upaya mengiplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan (p. 7-8).[4] Menurut Prof. Dr. Mahfud MD dalam penjelasan pidatonya mengatakan: “UU No. 20 tahun 2003 yang tidak memfasilitasi pendidikan Pancasila menyalahi konstitusi oleh sebab itu dapat dilakukan yudicial review”.

Dalam pernyataan yang lain Prof. Dr. Mahfud MD juga menyatakan: “Dari semua gagasan dan pemikiran ini mengarah kepada kesimpulan dan keputusan bahwa kita, bangsa kita, harus kembali kepada Pancasila. Marilah kita maknai kembali Pancasila, marilah kita hidupkan kembali Pancasila, marilah kita segarkan kembali pemahaman mengenai Pancasila, agar perjalanan sejarah bangsa kita makin mengarah kepada terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Seiring dengan itu, hendaknya kita semua memulai menunaikan hal-hal yang dapat kita laksanakan sesuai dengan pemahaman kita mengenai Pancasila, termasuk melaksanakan kesepakatan peserta forum Kongres Pancasila ini. Kita tidak perlu harus menunggu ada pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila, baru kita melaksanakannya.[5]

Dalam Kongres yang sama Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, SH. Guru besar Emiritus Pendidikan Pancasila dan Ketua Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang dalam makalahnya yang berjudul “Sistem Filsfat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945” menyatakan: “Negara berkewajiban membentuk kelembagaan yang melaksanakan visi-misi pendidikan dan pembudayaan Filsafat Pancasila; dengan alternatif: lintas kelembgaan Departemental dan non Departemental, terutama: Depdiknas, Depag, Depdagri; Lemhannas, Wantannas, LIPI; Meneg. Pemuda dan Olah raga, Menkominfo. Kelembagaan dimaksud dapat bekerjasama dan atau dibantu oleh berbagai PTN-PTS yang diperlukan”.[6]

Dr. B. Herry Priyono, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dalam makalahnya yang berjudul “Agenda Indonesia, Sebuah bangsa hanya dibentuk dengan sengaja” menyatakan: “Menghadapi “kesengajaan” fundamentalisme agama (religius fundamentalism) dan fundamentalisme pasar (market fundamentalism) dengan membangun “kesengajaan” dengan kebijakan publik (public policy) membentuk Indonesia sebagai bangsa.[7] (p. 182)

Prof. Dr. Sudjito bin Atmoredjo, SH. Guru Besar P. Pasca Sarjana Fak Hukum UGM dalam makalahnya yang berjudul “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila” menyatakan Perspektif Pancasila itu adalah memupuk budaya musyawarah dalam “mengeluarkan madu dari sarang lebah” untuk diminum bersama-sama. “…Melalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apapun yang dipandang terbaik bagi bangsanya.”[8] (p. 202)

Prof. Dr. Kaelan, M.Si. Fak Filsafat UGM dalam makalah yang berjudul “Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Pancasila” tentang hubungan antar umat beragama menyatakan : “Negara … cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram dan damai. Dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat (public savety), ketertiban masyarakat (public order), etika dan moral masyarakat (etic and moral public), kesehatan masyarakat (pubic healt), melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (the fundamental right and freedom order).[9]

Drs. Lukman Hakim Saifuddin Ketua Fraksi PPP DPR RI dengan makalah “Indonesia adalah Negara Agamis” menuliskan: “Pancasila…memantapkan pisisi agama-agama di Indonesia sebagai “kerohanian yang dalam” yang menopang kohesi social, daya tahan, dam keutuhan NKRI.”[10] (p. 274)

Dr. AA GN Ari Dwipayana Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM dalam makalahnya yang berjudul ”Kembali ke Hakekat Res Publika” menyatakan”… proses demokratisasi butuh kehadiran active citizen: menyangkut partisipasi warga dalam proses politik pemerintahan. Dan civil society: dirumuskan sebagai kehadiran komunitas kewargaan yang bersifat sukarela, mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung pada Negara. Bisa menjadi wadah bagi masyarakat mengatasi persoalan bersama, memperjuangkan kepentingan bersama serta sekaligus bisa berperan sebagai instrument control warga (independent eye of society) terhadap Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. (p. 306) … Pemerintah yang dikembalikan pada publik membuat kita bisa tetap memilih berada dalam rumah publik”.[11] (p. 309)

Prof. Dr. Sri Edi Swasono Guru Besar Fak Ekonomi UI dalam makalah yang berjudul ”Menegakkan Ekonomi Pancasila” menyatakan: ”Pancasila sebagai common denominator yang cukup menjangkau nilai-nilai local-kultural dan universal, kekuatan konvergen yang membentuk mutualisme dan kesatuan bangsa yang solid, dengan demikian dapat menghindarkan gerak-gerak divergensi yang disintegratif dalam pluralisme dan multikulturalisme Indonesia”.[12] (p. 354)

Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam makalahnya yang berjudul ”Pancasila sebagai Filsafat dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia” menyatakan: ”Apa yang terjadi di Indonesia adalah semakin jauhnya kita dari prinsip-prinsip negara kesejahteraan dan ini berarti semakin diingkarinya Pancasila dalam kehidupan bernegara. … Dibutuhkan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan revitalisasi ideologi Pancasila dan menterjemahkan ideologi tersebut dalam kebijakan publik dan menerapkannya secara konsisten dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.[13]

Deklarasi Bulaksumur

Kongres menghasilkan 5 poin deklarasi dan dua poin terakhir adalah: 4. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. 5. Negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga.[14]

Saresehan Pancasila dalam Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahirnya Pancasila: Tema “Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa” 19-20 Mei 2010, yang diselenggarakan Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dengan Key Note Speaker yaitu As’ad Said Ali deputi Kepala BAKIN dengan djudul ”Nasionalisme, Kewargaan dan Pancasila” mengutip JS. Furnivall “… bahwa bangsa ini akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula pluralisme. Inilah pentingnya kita kembali peduli kepada Pancasila, …. Pancasila harus menjadi tujuan etis setiap kebijakan, untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara”.[15] (p. 8)

Dr. Sindung Tjahyadi Ketua Pusat Studi Pancasila UGM dalam makalahnya menyatakan “Nasionalisme Bhineka Tunggal Ika” sebagai landasan pembangunan karakter bangsa melalui model demokrasi deliberasi sungguh merupakan proyek bersama seluruh elemen bangsa Indonesia. (p. 2) … Tujuan umum demokrasi deliberatif adalah menyediakan konsepsi yang paling kuat untuk menyelesaikan ketidak sepakatan moral dalam politik, dan dengan demikian mengajukan legitimasi putusan-putusan kolektif. (p. 15)

Setelah Prof. Dr. Muchlas Samani dan Panglima TNI Jendra Joko Susanto menjelaskan bagaimana metode dan pendekatan pengembangan karakter bangsa di dunia pendidikan dan di jajaran TNI, Dr. Heri Santoso dari Fak Filsafat UGM dari hasil penelitian yang berjudul “Inovasi dan Tantangan Pembelajaran PKn pada Jenjang Pendidikan Menengah  dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme dan membangun karakter bangsa” menyatakan: “Antara mata pelajaran PKn dan mata pelajaran lain ada sinergi. PKn sebagai fungsi primer dan mata pelajaran lain memperkokoh PKn”. (p. 14)

Dr. Yudi Latif Dosen Univ. Paramadina dan Dewan Pembina Nuercholish Madjid Society dan Direktur Eksekutif Reform Institute dengan makalah yang berjudul ”Peran Media dalam Pendidikan Karakter” menuliskan: ”Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan kegagalan sosialissi nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa. … kita memerlukan penguatan kembali karakter bangsa melaui penyadaran, pemberdayaan dan pembudayaan nilai-nilai dan moralitas Pancasila”. (p. 2) Mengutip Thomas Lickona dari buku Educating for Character (1991): … pendidikan karakter memerlukan persambungan antara peran sekolah dengan peran komunitas, serta agen-agen sosial lainnya. Komunitas harus menolong sekolah untuk memahami nilai-nilai yang penting lantas mendukung program-programnya. ”Jangan pernah mencoba menyusun program pendidikan karakter tanpa melibatkan komunitas terlebih dahulu, karena tatkala anda mulai menjalankan program akan ada suara yang mempertanyakan, nilai-nilai siapa yang diajarkan? (p. 5) … Pemulihan karakter bangsa ini pada gilirannya harus berakar kuat pada proses persemaian dan pembudayaan dalam proses belajar sosial. Proses belajar sosial sejak dini, baik secara formal, non-formal maupin informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan karakter yang kuat.

Kongres Pancasila 2: Tema ”Kosistensi Nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya” 31 Mei-1 Juni 2010 diselenggarakan Univ. Udayana  – MPR RI. Prof. RM.A.B. Kusuma Dosen FH UI dalam makalahnya ”Konsistensi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara” menyatakan: ”Mengingat bahwa MPR akan melakukan sosialisasi tentang Pancasila, seyogyanya hasil Kongres Pancasila ini segera diolah untuk digunakan MPR dan Depdiknas untuk memperbaiki buku ”Kewarganegaran” dan meningkatkan pengetahuan para pengajarnya”.[16]

Prof Dr. Suhartono W. Pranoto Guru Besar FIB UGM dalam makalahnya yang berjudul ”Aplikasi dan Konsistensi Pancasila: Pasang-Surut Perspektif” menyatakan: ”Menurunnya aplikasi dan konsistensi Pancasila dapat diusahakan kembali bagaimana Pancasila dapat ditransformasikan kembali kepada masyarakat yang substansinya mirip P4 dan dilakukan dengan cara nonindoktrinasi. … Mentransformasi Pancasila dengan cara nonindoktrinatif diperkirakan masyarakat akan ingat kembali dan menemukan kembali bagaimana berbangsa dengan ideologi Pancasila yang matab. (p. 14)

Prof. Dr. Ketut Rindjin Gurbesar Unud dengan makalah ”Tinjauan Filosofis dan Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya” menyatakan:  ”UU Sisdiknas 20/2003 – SK Dirjen Dikti 43/44/2006 … Adalah suatu kesalahan besar dan melanggar konstitusi, kalau negara tidak menanamkan dan membudayakan pandangan hidup dan dasar falsafah negara kepada warga negara, khususnya generasi muda. Pendidikan Pancasila harus tetap menjadi mata kuliah wajib di PT dan di pendidikan dasar dan menengah”. (p. 34)

Prof. Jawahir Thontowi FH UII Yogyakarta dengan makalah ”Menegukan Rumah Hukum Pancasila” mengutip Gunawan Mohammad: ”kita membutuhkan Pancasila kembali karena ia merupakan proses negosiasi terus menerus  dari sebuah bangsa yang tidak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa eka, dan tak bisa sepenuhnya meyakinkan bahwa dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang maha benar, kita membutuhkan Pancasila kembali sebab kita hidup di sebuah zaman yang makin menyadari ketidak sempurnaan nasib manusia”. (p.15)

Dua pakar muda Indonesia yaitu Dr. AA GN Ari Dwipayana Fisipol UGM dengan makalah ”Pancasila dalam kotak pandora Indonesia” dan Prof. Kacung Marijan Fisip Unair dengan makalah ”Pancasila dan Negara-Bangsa yang Berubah”. Dr. Ari Dwipayana menyatakan ”Membangun raga negara (state building) dengan memposisikan warga sebagai critical engagment (keterlibatan kritis) di mana keterlibatan itu bukan berarti masuk menguasai negara sebagai negara, melainkan melakukan peranan kritis dalam proses politik-pemerintahan. Sementara itu Prof. Kacung Marijan dalam makalahnya: ”Kita harus mempunyai modal sosial  (social capital) untuk membangun colective efficiency. … memberi makna terhadap nilai-nilai Pancasila, tidak bercorak dogmatis, melainkan di dalam kerangka kerja yang bisa diimplementasikan secara riel di dalam masyarakat yang sudah berubah dan demokratis. … serta tauladan dan best practices. (p. 11-10)

Dari Kongres ke 2 Denpasar disepakati Penyelenggaraan Kongres ke 3 di Jawa Timur secara kolektif antara UGM (sebagai koordinator) dengan Asosiasi Guru dan Dosen Pendidikan Pancasila Jawa Timur yang harus didukung oleh segenap PTN dan PTS di Jawa Timur dan Jajaran Pemerintah Daerah (Eksekutif/Gubernur dan Legeslatif/DPRD) serta diusahakan dengan DPR RI. Kongres ke 3 diharapkan sudah menghasilkan draf final tentang implementasi nilai-nilai Pancasila baik di dunia pendidikan maupun dimasyarakat dengan mensinergikan hasil kajian dan pengalaman di perguruan tinggi-perguruan tinggi dan di sekolah-sekolah serta lembaga-lembaga di masyarakat dalam usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila salama ini.

 

Universitas Airlangga, 1 Juni 2010

Ketua Komisi Pengkajian Jatidiri dan Kebangsaan (KPJK)

DAFTAR ISI

PRAKATA                                                                                                                          ii

KATA PENGANTAR                                                                                                      iv

DAFTAR ISI                                                                                                                   xiv

BAB I PENDAHULUAN                                                                                             1

BAB II   ONTOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA:

Revitalisasi dan Reinterpretasi                                                            12

2. 1. PREDATOR PANCASILA: Liberalisme dan SARA                12

2.2. PENDIDIKAN MPK dan MBB DI PT                                            17

BAB III EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA:

Sosialisasi, Internalisasi dan Aktualisasi                                        25

3.1. PERUBAHAN PARADIGMA                                                            25

3.2. PERUBAHAN PARADIGMA DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN                                                                                 28

3.3 PEMBANGUNAN JATIDIRI DI PENDIDIKAN TINGGI:

PYLOT PROJECT 33

. 3.4. MEMBANGUN SOCIAL CAPITAL

SECARA KRITIS – KONSTRUKTIF                                  38

3.4.1. Pengembangan Social Capital 39

3.4.1. Berfikir Kritis – Konstruktif                                               46

BAB IV  ORGANISASI PENDIDIKAN PANCASILA:

Kelembagaan dan Pengelolaan                                                            50

4.1. PEMBERDAYAAN PANCASILA

SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL                                                 50

4.2. PEMBANGUNAN (PEMBERDAYAAN) IDEOLOGI

PANCASILA SEBAGAI PROSES PENDIDIKAN                     53

4.3. PENDIDIKAN PANCASILA PARTISIPATIF (P3)                   56

4.3.1. Pengertian  P3 sebagai model Pendidikan Ideologi58

4.3.2. Pemahaman Dasar tentang

Musyawarah dalam P3                                                       59

4.3.3. Hakekat Dasar P3                                                                  59

4.3.4. Visi, Misi dan Prinsip P3 60

4.3.5. Prinsip-Prinsip Dasar P3.                                                  60

4.3.6. Metodologi                                                                                60

BAB V    PENDIDIKAN PANCASILA : MELEMBAGAKAN

GOTONG-ROYONG DI UA                                                                        62

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN                                                                     73

BAB I PENDAHULUAN

Rapat Direktorat Pendidikan UA dengan beberapa wakil Guru Besar UA dan KPJK-UA  pada Pada tanggal 8 September 2009  membicarakan tindakan lebih lanjut pengembangan jatidiri UA pada mahasiswa baru di mana para Guru Besar diminta “turun gunung” menyusun suatu sistem mengembangkan jatidiri yang efektif dan komprehensif untuk melanjutkan apa yang telah diawali oleh Program Pendidikan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB). Dari kegiatan tersebut mahasiswa dan seluruh sivitas akademika diharapkan mampu mewujudkan perilaku kebersamaan dalam identitas dan jatidiri keUAan sebagai komunitas pendidikan tinggi (PT) sekaligus diharapkan dapat menjadi bagian dari dan contoh bagi usaha pembangunan identitas dan jatidiri keNKRIan di mana bangsa Indonesia sekarang menghadapi masalah marjinalisasi nilai-nilai budaya dan ketidak rukunan nasional oleh proses globalisasi.

Sebagai implementasinya dari awal bulan Nopember 2009 hingga tanggal 28 Desember 2009 guru besar, dosen dan dari unsur pimpinan mahasiswa difasilitasi untuk menyelenggarakan kegiatan Brainstorming tentang pembangunan jatidiri UA  dalam kebersamaan mahasiswa UA sebagai kelajutan dari PPKMB dalam bentuk kegiatan ekstra dan atau co/non kurikuler, sekaligus kebersamaan sivitas akademika UA dengan menempatkan Guru Besar sebagai primus interpares. Tujuan Brainstorming terkait dengan salah satu pilar tujuan pendidikan UNESCO yaitu learn to live together and live with others dalam mendukung terwujudnya UA yang Excellence with Morality.

Kegiatan Brainstorming diikuti oleh guru besar yang mau dan mempunyai waktu, para dosen yang ditugaskan oleh Dekan masing-masing fakultas dan unsur pimpinan organisasi mahasiswa yang ditunjuk untuk difasilitasi mendiskusikan secara kritis dan simultan sebagai proses discourse mengkonstrusi kebersamaan sebagai bagian dari suatu bangsa dalam proses pendidikan dalam rangka membangun jatidiri UA dan jatidiri bangsa Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan UA ini adalah kebijakan operasional sebagai bagian dari kebijakan nasional di bidang pendidikan dalam pengembangan Jatidiri dalam rangka peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa dalam menghadapi proses globalisasi yang cenderung distruktif terhadap pengembangan kepribadian dan kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia.

. Pengembangan jatidiri dalam rangkaian kegiatan brainstorming guru besar, dosen dan mahasiswa di mana  pada tahap ini guru besar, dosen dan mahasiswa dikonsepsikan sebagai aktor-aktor yang mempunyai pemikiran dan pengetahuan (obyektif/rasional) serta pemahaman dan harapan (subyektif/kritis) atas sivitas akademika UA dengan melalukan hubungan komunikasi intersubyektif yang bersifat informatif, dialektis dengan metode partisipatif.

Peserta Guru Besar adalah yang mengisi blanko isian kesanggupan, sedangkan peserta dosen ditugaskan oleh dekan masing-masing fakultas di UA dan peserta mahasiswa direkrut dari mereka yang aktif menjadi pimpinan atau pengurus dalam organisasi-organisasi mahasiswa (ormawa). Melalui proses brainstorming peserta diharapkan dapat merumuskan pemikiran dan pengetahuan serta pemahaman dan harapan secara rasional, kritis dan konstruktif tentang jatidiri UA dan cara implementasinya dalam bangunan struktur komunitas kebersamaan sivitas akademika UA.

Dengan pemahaman secara kritis konstruktif demikian, rangkaian brainstorming dari Guru Besar, dosen hingga mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan hubungan komunikasi intersubyektif yang mempunyai kesamaan pandangan terhadap situasi dan kondisi masyarakat saat ini baik di dalam maupun di luafr kampus dan terjadi diskursus mengkonstruksikan bangunan jatidiri masyarakat UA yang mandiri dan bebas dari penguasaan dan pengaruh dari kekuatan dan nilai-nilai asing.

Hasil pemikiran tersebut tercatat dalam berbagai draf naskah sesuai dengan tema masing-masing kelompok yang mecakup jawaban pertanyaan filsafati pendidikan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi untuk mengembangkan kognisi, afeksi dan psikomotorik dalam proses pendidikan Pancasila dalam rangka pembangunan/ pengembangan Jatidiri UA. Oleh karena pembangunan jatidiri adalah permasalahan struktural yang komplek yaitu menghadapi ancaman globalisasi sehingga harus diselenggarakan sistematis, maka para partisipan juga harus menemukan jawaban bagaimana mengorganisasi dan mengelola sistem pendidikan yang dirancang.

Pada brainstorming Guru Besar materi yang diberikan lebih bersifat umum berkaitan dengan konsep-konsep dasar pembangunan Jatidiri berikut implementasinya dalam kehidupan di kampus. Apa yang didiskursuskan di antara guru besar sebagai teladan dan pembina utama inilah diharapkan menghasilkan konsep-konsep  dasar tentang kebersamaan UA. Untuk itu kepada para guru besar dibagikan naskah-naskah yang memuat berbagai informasi idealis normatif teoritik sebagai bahan diskusi awal yaitu 1. Naskah laporan KGBI sebagai semangat dasar pembangunan jatidiri dengan judul Jatidiri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi[1]; 2. Naskah Excellen With Morality[2]; 3. Pembangunan Kebersamaan  Dan Jatidiri Universitas Airlangga (UA):   Pendekatan Community Development Dan Metoda Pendidikan Partisipatif[3]; Jatidiri Airlangga[4]. Dibagi ke dalam 4 komisi yang masing-masing menghasilkan konsep tentang  ontologi (Komisi I), epistemologi (Komisi II), aksiologi (Komisi III) dan Organisasi (Komisi IV) tentang pembangunan jatidiri UA. Hasil dari empat komisi Guru Besar kemudian menjadi brainstorming dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan masukan lebih operasional lagi.

Oleh sebab itu dalam brainstorming dosen diarahkan untuk menghasilkan berbagai draf berupa kisi-kisi bentuk-bentuk jatidiri, pengalaman belajar, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Brainstorming dosen selain merupakan breakdown dari konsep dasar yang dihasilkan dalam pertemuan guru besar, juga secara rinci menyebutkan tentang nilai-nilai positif operasional dalam jatidiri yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai common values yang dimiliki bersama. Demikian pula dalam brainstorming mahasiswa juga diperoleh dua naskah, dalam bentuk power point dan naskah akademik dalam perspektif mahasiswa terkait dengan bagaimana mahasiswa mempersepsikan konsep jatidiri, apa pentingnya jatidiri, serta nilai-nilai yang harus ada dalam jati diri. Kegiatan brainstorming ini menarik dilakukan agar mahasiswa menjadikan jatidiri sebagai wacana public dan memiliki kesadaran tentang pentingnya common values yang menjadi identitas bersama.

Untuk itu perlu ada perumusan yang lebih matang berkaitan dengan hasil-hasil brainstorming tersebut sebagai bahan dalam menyempurnakan naskah jatidiri Universitas Airlangga. Dalam konteks ini, sebagai hasil musyawaran tentang jatidiri Universitas Airlangga yang memiliki sifat universal sebagai bagian dari jatidiri kebangsaan Indonesia, sekaligus parsial sebagai nilai bersama yang dimiliki dan hendak diperjuangkan sebagai ciri khas warga kampus Universitas Airlangga. Dengan demikian, ketika berbicara sebagai warganegara, civitas akademi Universitas Airlangga adalah bagian integral dari warga negara Indonesia, sedangkan ketika berbicara tentang Universitas Airlangga maka setiap civitas akademika harus memiliki pandanga dan perasaan yang sama sebagai keluarga besar Universitas Airlangga.

Tidak berlebihan ketika dalam salah satu brainstorming muncul sebuah terminologi menarik untuk diperbincangkan. Bahwa kompetensi keilmuan yang spesifik dan khusus menjadi tanggungjawab tiap fakultas/jurusan/program studi untuk membentuknya, tetapi tanggungjawab membentuk manusia secara holistic menjadi tanggungjawab universitas. Jika fakultas/jurusan/program studi menciptakan ilmuwan yang kompeten, maka universitas menciptakan manusia yang integrated, cerdas dan bermoral serta pandai dan berjatidiri berdasarkan nilai-nilai bersama atau Common values.

Common values ini yang menjadi perbincangan/diskursus setiap kelompok, meskipun bersifat abstrak dan bisa jadi normative, tapi kesepakatan umum yang konstruktif bahwa nilai-nilai ini merupakan hal penting untuk dirumuskan bersama. Melalui rumusan itu diharapkan dapat menjadi pedoman dalam berkehidupan di kampus dan dibimbing oleh spirit yang sama untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dirumuskan tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam kapasitas sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, tiap insan kampus memiliki kebanggaan yang sama sebagai bagian dari Universitas Airlangga sekaligus menjadi bangsa Indonesia. Ini yang disebut sebagai kebanggaan terhadap almamater, kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan kebaikan positif sebagai manusia. Pada akhirnya slogan Excellence with Morality tidak hanya berhenti sebagai sebuah retorika, melainkan menjadi kesadaran yang sama bagi setiap warga kampus Universitas Airlangga. Perihal naskah hasil brainstorming dari guru besar, dosen hingga mahasiswa, yang mayoritas masih dalam bentuk power point/draf. Draf tersebut menjadi bahan dasar yang harus segera dirumuskan menjadi konsep final yang disepakati bersama sebagai pedoman berkehidupan di kampus.

Jauh sebelum ini ternyata banyak Guru Besar UA telah telibat di dalam diskusi nasional tentang jatidiri yaitu pada Konferensi Guru Besar Indonesia (KGBI) Ke-1 yang diselenggarakan Forum Intelektual Indonesia (FII) pada 16-17 Mei 2007 di Jakarta dan dihadiri lebih dari 400 guru besar dari seluruh Indonesia dengan tema: “Jati Diri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi”

Widodo AS selaku Menkopolhukam pada Kabinet Bersatu I dalam sambutanya pada KGBI 1 2007 yang dimuat di buku “Jatidiri Bangsa dalam ancaman Globalisasi”,  menyatakan :

“Keberadaan para Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian, dengan kapasitas dan peran yang dimilikinya, diharapkan dapat ikut membangun dan menciptakan kader-kader Pemimpim Bangsa di masa depan, yang memiliki kadar Wawasan Kebangsaan yang kuat, serta memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, kecerdasar emosional dan kecerdasan spiritual sebagai refleksi sikap kenegarawanan yang utuh. Kader-kader Pemimpin Bangsa yang demikian yang mampu mencegah lahirnya kotak-kotak primordialisme dan sectarian baru, yang dapat mengancam kekokohan Wawasan Kebangsaan, persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.” (Hal. xxii)

 

Apa yang dipesankan oleh pimpinan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap proses politik, terpeliharanya tertib hukum dan keamanan serta kesatuan persatuan bangsa kepada para Guru Besar sebagai komponen utama masyarakat pendidikan khususnya PT tersebut, tentunya mengandung makna mengharapkan perhatian lebih dari dunia pendidikan terhadap fenomena yang dihadapi bangsa Indonesia yang terkait dengan masalah persatuan dan kesatuan bangsa dalam proses pendidikan di PT.

KGBI bertujuan menyiapkan bangsa Indonesia (melalui PT) dalam menerima arus globalisasi dan memantapkan jatidiri bangsa Indonesia untuk memasuki era globalisasi dengan menyusun langkah bersama untuk mengatasi krisis dan berbagai persoalan mendasar bangsa lainnya. Globalisasi telah menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan gravitasi untuk mendirikan bangunan keIndonesiaan kontemporer. Yaitu secara komprehensif mengembalikan Pancasila sebagai sandaran dan modal dasar nilai-nilai dalam menyusun bangunan masyarakat demokratis dengan meletakkan Pancasila sebagai kesatuan ontologis yang mengakui pluralitas dalam bangunan kesatuan persatuan (Bhineka Tunggal Ika) dengan mengganti model penjabaran (sosialisasi) represif dan ancaman dengan suasana yang lebih partisipatif dan egaliter dalam mengembangkan Pancasila sebagai sign of unity dan sign of solidarity.

KGBI khususnya Komisi A memberi solusi antara lain sebagai berikut:

  1. Pendidikan Pancasila melalui pendekatan psikologik.
  2. Pengajaran dan pendidikan Pancasila sebagai bagian “pendidikan budi-pekerti” dengan menyempurnakan tektologi pembelajaran.
  3. Keteladanan harus ditunjukkan dalam pendidikan Pancasila.
  4. Konsep pendidikan Pancasila yang saat ini lebih menekankan pada domain kognitif ditingkatkan ke aspek afektif dan psikomotorik.

Jadi Common values yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila dan usaha mengimplementasikan pendidikan Pancasila tersebut ternyata juga searah dengan program kantor Wakil Presiden RI di mana PT di Indonesia, setelah selama delapan tahun reformasi dibiarkan dan pengaruh nilai-nilai asing merajalela, baik masing-masing maupun bersama-sama diminta untuk segera membangun konsep dan jejaring dalam mengiplementasikan nilai-nilai Pancasila dan memberi kontribusi pada pembangunan jatidiri bangsa Indonesia dengan koordinator UGM. Untuk itu pada bulan Mei 2009 atas perintah Rektor UA LPPM-UA dibentuklah Komisi Pengkajian Jatidiri dan Kebangsaan (KPJK) UA (Booklet terlampir).

Rembuk Nasional Pendidikan 2010 yang bertemakan “Meningkatkan Jaminan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Terjangkau oleh Semua” merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya peningkatan akses dan mutu dan layanan pendidikan. Strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Renstra Kemendiknas). Dan yang sangat relevan dengan kajian ini Rembuk Nasional merekomendasikan suatu komisi yang membidangi Penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa yang tak lain adalah mengimplenetasikan nilai-nilai Pancasila.

Rembuk Nasional Pendidikan 2010 merupakan pertemuan yang sangat lengkap ditinjau dari partisipannya diikuti 769 peserta, terdiri dari para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, yakni jajaran pejabat Kemendiknas Pusat, terdiri atas Mendiknas, Wakil Mendiknas, Staf Ahli/Staf Khusus Mendiknas, Pejabat Eselon I dan II, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota, Rektor/Direktur Politeknik PTN dan Koordinator Perguruan Tinggi swasta (Kopertis), Kepala LPMP dan P4TK, dewan Pendidikan Tinggi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Pendidikan (BAN), SEAMEO Centers. Selain itu, atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negri, Ketua Harian Komisi  Nasional Indonesia Dubes/wakil RI untuk UNESCO, Ketua Komisi X DPR-RI dan Ketua Komite III DPD dan Kepala Biro Perencanaan 15 Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.

Dari uraian di muka dan ditambah dengan hasil berbagai saresehan dan simpsium serta dua kali Kongres Pancasila yang diselenggarakan secara kolaboratif antara dunia pendidikan dengan lembaga pemerintah (baca Kata Pengantar) tentang perlunya Pendidikan Pancasila yang komprehesif, partisipatif dan terlembaga di dunia pendidikan dan masyrakat yang harus menjadi agenda penting untuk direalisasikan oleh pemerintah tidak lain adalah pembangunan jatidiri bangsa Indonesia.

Mengikuti konsep KGBI yaitu pembangunan jatidiri bangsa Indonesia tak lain adalah implementasi nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, maka dengan hasil brainstorming Guru Besar UA yang terbagi ke dalam empat komisi yang tercatat di dalam dokumentasi draft-draft masing-masing komisi telah dirumuskan tentang ontolgi pendidikan Pancasila (Komisi I), epistemologi pendidikan Pancasila (Komisi II), aksiologi pendidikan Pancasila (Komisi III) serta Organisasi pendidikan Pancasila (Komisi IV).

Dengan keadaan bangsa yang sudah dalam kondisi dibawah ancaman nilai-nilai bidaya asing maka dalam pengembangan pendidikan Pancasila harus didasari semangat dan berfikir kritis. Berikut ini  diuraikan garis besar hasil sidang komisi-komisi tersebut merupakan rujukan dari bab-bab dari naskah ini. Pertama, hasil Komisi I tentang ontologi pendidikan Pancasila antara lain adalah sebagai upaya UA  dalam misi revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikan serta membudayakan kurikulum universitas yang terkait dengan pengembangan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat. Yaitu melalui matakuliah umum (MKU) wajib nasional yaitu  Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, ISBD, IAD (SK Dirjen Dikti 43/2006 (MPK) dan 44/2006 (MBB)) serta MKU wajib universitas antara lain Filsafat Ilmu, Kewirausahaan dan lain-lain. Menurut kedua SK Dirjen Dikti tersebut sebagai rambu-rambu sistimatika materi bahan ajar masing masing mata kuliah satu sama lain merupakan konsep-konsep yang mampu memberi dasar kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat dalam membentuk Jatiri Unair sekaligus jatiri Indonesia.

Proses dan materi pendidikan adalah dalam rangka memberi pemahaman bahwa bangsa Indonesia sekarang menghadapi Globalisasi dimana terjadi adanya marginalisasi jatidiri bangsa Indonesia oleh paham jatidiri asing yang  tdk sesuai moral agama wawasan kebangsaan yang dapat membahayakan terhadap persatuan bangsa. Membina mahasiswa dengan materi Softskill sebagai cerminan IQ, EQ, SQ  harus ditimbulkan dalam kepribadian setiap peserta didik dan sekaligus dalam interaksi sosialnya dalam perilaku kebersamaan baik sebagai warga universitas (sivitas akademika) maupun sebagai bagian dari bangsa Indonesia (warganegara). Oleh sebab itu harus ada softskill dalam setiap matakuliah sebagai dasar softskill keseluruhan jatidiri yaitu perilaku pribadi maupun bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jatidiri Universitas Airlangga harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata diranah kehidupan akademik dan social sebagai bagian dari  realitas budaya.

Kedua, hasil Komisi II dengan semangat yang sama, yaitu menghadapi penetrasi nilai-nilai budaya asing yang didung dengan teknologi canggih sementara bangsa Indonesia masih dalam kesenjangan di berbagai hal, epistemologi pendidikan Pancasila adalah merupakan cara atau  metode proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembangunan jatidiri dengan sasaran pimpinan, dosen, mahasiswa, pegawai. Didukung dengan sarana dan prasarana yang dikembangkan sibagai BHMN, jatidiri UA sebaiknya lebih diorientasikan pada pengembangan coorporate culture. Metode Implementasi Jatidiri di UA melalui metode community development. Disampaikan sejalan dengan mata ajar kurikuler baik intra ko maupun ekstra  dengan dialog dan diskusi kritis non-indokrinatif dengan model pendampingan dan pengarahan.

Ketiga, semultan dengan hasil kerja Komisi II, hasil Komisi III aksiologi pendidikan Pancasila mempunyai fungsi aktualisasi jatidiri dengan tujuan umum agar mahasiswa mengerti, memahami arti pentingnya jatidiri dan tujuan khusus memahami arti dan fungsi jatidiri sebagai pribadi baik sebagai warga UA dan maupun sebagai warga bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila yang mampu menentukan visi, misi dan tujuan pribadi, mendukung visi, misi dan tujuan UA serta mendukung visi, misi dan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Mengelola seluruh aktivitasnya sesuai beberapa visi, misi dan tujuan tersebut di atas menjadi manusia bahagia secara utuh lahir dan batin yang satu sama lain mampu membangun kekuatan bersama menghadapi ancaman globalisasi.

Hasil Komisi II dan Komisi III pendidikan Pancasila merupakan dimensi praksis metodologis maupun tujuan proses Sosialiasi nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa bukan dalam kegiatan-kegitan social yang parsial, tapi sebuah action bersama dari institusi.

Keempat, hasil Kamisi IV Organisasi karena pendidikan Pancasila dalam arti pengembangan jatidiri merupakan kegitan yang integrated dalam rangka memberdayakan masyarakat Indonesia yang termajinalisasi oleh “serbuan” nilai-nilai budaya asing maka perlu membentuk kelembagan dalam pengelolaannya yaitu membentuk organisasi atau kelembagaan pengembangan jatidiri kebangsaan dan keunairan. Dalam organisasi inilah sebagi pusat perjuangan di mana peoses keteladanan dan pembinaan sekaligus evaluasi oleh para gurubesar  yang terpilih dalam pembangunan jatidiri sebagai implementasi pendidikan Pancasila secara sistematis dan komprehensif, dalam bentuk dan struktur organisasi dengan tugas dan fungsi  menjalankan, mengoperasionalkan dan mengembangkan Jatidiri atau pendidikan Pancasila yang pelaksanaannya di bawah Dir. Pendidikan, Dir. Kemahasiswaan dan Dir. Sumber Daya. Nama Lembaga: “Tim Pengembangan dan Penerapan  Jati Diri Kebangsaan dan Keunairan”  Gambaran Singkat TUPOKSI Tim: 1. Melakukan pengkajian Jati Diri Kebangsaan dan Keunairan, 2. Mengembangkan materi Jati Diri dalam berbagai bentuk (modul, dll), 3. Mengembangkan program dan kegiatan dalam berbagai bentuk (pelatihan, dll), 4. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Jati Diri, 5. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Jati Diri di lingkungan Universitas.

BAB II ONTOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA:

Revitalisasi dan Reinterpretasi

2. 1.    PREDATOR PANCASILA: Liberalisme dan SARA

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak memfasilitasi pendidikan Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari proses “colonization of the mind” bangsa Indonesia  oleh kebudayaan asing. Kondisi tersebut membawa pendidikan bangsa Indonesia semakin ”salah asuhan” yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian generasi muda bangsa. Pendidikan di Indonesia semakin lebih menghayati paradigma ilmu milik budaya bangsa lain karena keberhasilan penetrasi global neoliberal yang semakin gencar khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin. Oleh sebab itu harus dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Pendidikan tinggi (PT) sebagai komponen bangsa dan institusi yang mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa harus proaktif berpartisipasi menyelamatkan ideologi bangsa yang sedang dalam bahaya. Paling tidak memperjuangkan mewujudkan Pancasila menjadi paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nasional.

Dalam situasi terjajah (colonized) oleh nilai-nilai budaya bangsa lain maka upaya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat disamakan dengan suatu perjuangan kemerdekaan. Yaitu perjuangan pemimpin dan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan untuk berjatidiri dengan nilai budaya sendiri, mandiri dan berhubungan simetris dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu patut diingatkan kembali bagian pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945:

“… bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!”.

 

Saat ini kiranya kondisi moral dan kepribadian bangsa Indonesia tidak hanya mengalami  degradasi dan tanpa arah namun sudah mencapai “stadium” lanjut yang lebih berbahaya karena terjadi perilaku ketidak rukunan dan perpecahan serta posisi subordinat dengan bangsa lain dalam banyak hal. Sementara itu UU Sisdiknas “berhasil” membawa pendidikan di Indonesia dengan kurikulum tanpa dasar pengembangan mental dan moral serta pemahaman ideologi nasional yang komprehensif dan sistematis. UU Sisdiknas tidak memfasilitasi dunia pendidikan dan masyarakat untuk mampu membangun filter yang kuat menghadapi derasnya arus nilai-nilai budaya asing. Menyadari kondisi tersebut banyak kalangan melakukan upaya agar Pancasila segera mendapatkan “perlindungan” secara serius dan menurut Ketua MK Prof. Dr. Mahfud MD adalah layak dilakukan yudicial review terhadap UU No. 20 tahun 2003.

Apabila pendapat di muka benar yaitu bahwa keberadaan UU Sisdiknas tersebut dinilai merupakan hasil penetrasi paham neoliberal maka yudicial review terhadap UU tersebut harus dalam rangka mendukung perubahan paradigmatis untuk menyelamatkan bangsa menghadapi efek negatif paham liberalisme dan paham-paham predator Pancasila lainnya yang tercakup dalam pahan kesukuan, keagamaan, ras dan golongan (SARA) dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, seperti halnya di bidang ekonomi di mana bangsa Indonesia sejak era Orde Baru terintegrasi ke dalam sistem ekonomi kapitalisme liberal dengan format politik demokrasi berlabel Pancasila yang sejatinya otoriter namun “direstui” oleh negara-negara demokrasi berpaham kapitalisme liberal karena prinsip anti komunis dan anti negara agama yang dianut pemerintah Indonesia. Maka sejak era pasca 1998 bangsa Indonesia tetap terintegrasi, bahkan lebih intensif lagi, ke dalam sistem kapitalisme liberal di bidang ekonomi sedangkan di bidang politik dan kebijakan pemerintahan, sebagai koreksi terhadap sistem politik dan pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan secara paradigmatis dengan berusaha menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi sebagai roch reformasi di mana landasan teoritik akademik yang dipakai juga merupakan hasil belajar dari negara-negara barat penganut paham kapitalisme liberal.

Sebagai koreksi terhadap sistem Orde Baru termasuk dengan “mengamputansi” lembaga BP7, reformasi berjalan dengan keterbukaan ideologi tanpa “lembaga filter” yang dapat berfungsi sebagai alat penyaring nilai-nilai budaya asing. Prinsip demokrasi dan otonomi bidang politik dan kebijakan yang mendapat penetrasi paham neoliberal menggariskan bahwa kehidupan politik dan kebijakan pembangunan – termasuk di bidang ekonomi dan pendidikan khususnya di sektor pendidikan mental ideologi – harus lebih terbuka dan semakin banyak diserahkan kepada otoritas daerah dan sektoral serta masyarakat dengan peranan pemerintah sekecil mungkin.

Dengan keterbukaan tanpa filter yang memadai sekarang pemerintah disibukkan dengan masalah  perkembangan mental dan moral serta ideologi yang berpengaruh pada produktivitas ekonomi serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Proses demokratisasi dan otonomi yang mendapat penetrasi paham neo/liberalisme menyebabkan perilaku masyarakat yang sangat kental dengan individualisme juga menjadi lahan subur bagi federalisme (ide dan gerakan separatisme, daerahisme), sekaligus menghupkan paham-paham pecundangnya yaitu sektarianisme (ide dan gerakan rasisme, negara agama, terorisme) dan golonganisme (ide dan gerakan buruh, penjarahan, sukuisme). Satu sama menambah kerumitan konflik, kerusuhan serta kekisruhan bangsa dan negara selama ini. Sementara itu untuk menghadapi konflik, kerusuhan serta kekisruhan tersebut pemerintah masih menggunakan pendekatan politik, hukum dan keamanan (polhukam) yang sangat melelahkan dan menguras sumber daya bangsa.

Kebijakan di bidang pendidikan yang sejak era Orde Baru sudah mendapat penetrasi paham neoliberal, di era reformasi dengan prinsip keterbukaan tanpa filter menyebabkan paham liberalisme diikuti paham sektarianisme dan paham-pahan predator Pancasila lainnya yang “tidak mau ketinggalan kereta” berkembang dengan lebih leluasa di masyarakat dan dalam proses pendidikan nasional. Hasilnya, seperti telah diuraikan, adalah UU 20/2003 Sisdiknas yang dinilai sangat lemah tentang konsep pendidikan mental dan moral serta ideologi dalam berbangsa dan bernegara dengan meniadakan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pengembangan kepribadian peserta didik.

Salah satu sektor penting dan strategis di bidang pendidikan adalah PT sebagai institusi yang mempunyai kompetensi mengembangkan kecerdasan bangsa secara paripurna. Oleh sebab itu PT di Indonesia harus menjadi pelopor dalam usaha “menjinakkan” paham-paham predator Pancasila dengan memformulasikan pendidikan mental dan moral serta ideologi kepada sivitas akademikanya agar dapat menjadi bagian di garis depan dalam keberpihakan pada bangsanya. Selain meningkatkan kualitas pendidikan  dan penelitian di bidang IPTEK sebagai kompetensinya,  PT harus memfasilitasi secara komprehensif dan sistematis pendidikan ahlak mulia dan karakter bangsa kepada sivitas akademika khususnya mahasiswa dan alumninya agar mempunyai kompetensi menjadi pelopor, motivator dan fasilitator pembangunan mental dan moral serta ideologi berbangsa dan bernegara.

Kedua, sebagai konsekuensi logis dari yang pertama dengan prinsip demokrasi, otonomi dan keterbukaan maka para penganut paham neoliberal yang diikuti oleh paham-paham prodator Pancasila lainnya, dalam rangka bersaing mempengaruhi perkembangan karakter bangsa Indonesia, sepertihalnya terhadap bangsa lain yang menjadi sasaran (obyek) mereka, seperti sudah disinggung, juga akan melakukan penetrasi nilai-nilai ke dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia melalui pendidikan.

Apabila otoritas dunia pendidikan baik di pusat maupun daerah  dan sektoral tidak siap dengan konsep implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tepat maka proses “devide et impera” yang sekarang sedang berlangsung marak  di bidang ekonomi dan di bidang polhukam akan menjadi semakin merajalela. Bidang ekonomi dengan produktifitas dan efisiensi serta competitiveness sebagai pokok masalah yang akhir-akhir ini “diteror” oleh produk China, dan di bidang polhukam dengan primadona masalahnya adalah korupsi dan terorisme dan dimeriahkan dengan maraknya “perang” antar suku, antar kampung dan bahkan antar pelajar dan mahasiswa serta antar kampus. Kondisi tersebut  akan dimanfaatkan oleh para protagonis-protagonis paham neoliberal dan pecundangnya untuk berusaha menguasai jiwa dan kepribadian lebih dalam lagi sehingga bangsa Indonesia semakin lupa (“lali”) pada jatidirinya dan tidak mandiri dan pada gilirannya mudah dikuasai.

Namun apabila pemerintah pusat, daerah dan sektor-sektor masyarakat cepat sadar akan bahaya yang mengancam dan mampu menciptakan filter dengan konsep pendidikan mental, moral dan ideologi secara tepat dan sistematis dengan menggali kearifan-kearifan lokal dan terjadinya link and match dengan konsep act locally and think globally antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan masyarakat maka prinsip demokrasi dan otonomi serta keterbukaan niscaya akan memperkokoh kekuatan bangsa.

Oleh sebab itu apabila akan melakukan yudicial review, karena prosesnya sangat berliku dan tidak dapat dipastikan kapan selesai, sambil mempersiapkan materi yang diperlukan, maka agar tidak terjadi kekosongan lebih lama dalam usaha menyelamatkan mental, moral dan ideologi dalam rangka pembangunan karakter dan jatidiri bangsa, dan sebagai tindak lanjut dari berbagai gerakan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat yang peduli pada pendidikan Pancasila, dapat dilakukan pengkajian terhadap proses implementasi UU Sisdiknas yang sudah berlangsung.

Dari sana diharapkan dapat menemukan formulasi implementasi demokrasi dan otonomi di daerah dan sektoral dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan mental dan moral serta ideologi dalam rangka pembangunan  modal sosial (social capital) bangsa (dibahas di paragraf 3.4.1.). Untuk itu dunia pendidikan Jawa Timur khususnya PTN dan PTS se Jawa Timur bersama-sama Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur yang selama ini sudah terjadi sinergi dapat melanjutkan berbagai konsep yang dihasilkan dan dapat menjadi salah satu sample sekaligus pylot project.[5]

2.2. PENDIDIKAN MPK dan MBB DI PT

 

Kompetensi bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek-aspek keahlian keilmuan dan ketrampilan praktis (hard skill) dan aspek-aspek mental, moral, kepribadian, akhlak mulia serta pemahaman terhadap ideologi nasional yang terkait dengan pengembangan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat (soft skill). Dalam UU 20/2003 pendefinisian kompetensi tersebut ditempatkan pada bagian-bagian awal yaitu Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dan 2:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.   Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

 

Namun hingga saat ini ternyata baru aspek-aspek hard skill yang menjadi prioritas pembangunan sedangkan aspek-aspek soft Skill dianggap tidak terlalu penting untuk diprioritaskan termasuk dalam pengembangan mental, moral dan ideologi berbangsa dan bernegara di mana pendidikan Pancasila seharusnya mempunyai posisi sentral. Permasalahan bangsa yang terkait dengan ketidak efisienan ekonomi untuk mencapai produktivitas dan daya saing serta masalah konflik horisontal untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, selama ini diselesaikan dengan pendekatan fisik administratif dan keamanan dengan pembentukan pansus, satgas dan densus. (dijelaskan di paragraf 3.2.)

Selanjutnya dalam UU 20/2003 khusus tentang kurikulum PT yang terkait dengan pengembangan kepribadian dan bermasyarakat diatur pada pasal 37 dan 38 di mana materi tentang Pancasila sudah tidak lagi tercantum seperti dalam UU sebelumnya dan masih tergantung pada peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut. UU 20/2003 dalam Bab X Tentang Kurikulum pasal 37 dan 38  menyebutkan:

Pasal 37

Ajat (2)  Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b.  pendidikan kewarganegaraan; dan c.  bahasa.

Ajat (3)  Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

Ajat (3)  Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Ajat 4)  Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

 

Kedua pasal tersebut kemudian diimplementasikan dalam pasal 9 PP No. 19/2005 tentang Stadar Nasional Pendidikan (SNP). Selain mata kuliah pendidikan agama,  pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dengan menambah kewajiban pada kurikulum PT untuk memuat mata kuliah bahasa Inggris (ayat 2), dan mata kuliah bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika (ayat 3). Selengkapnya Bagian Kedua pasal 9 PP No. 19/2005 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum:

Pasal 9

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

 

Berdasarkan dua peraturan tersebut kemudian dierbitkan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) No. 43 dan 44/2006 sebagai implementasi pasal 37 ayat 2 UU 20/2003 dan pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 PP No. 19/2005. Dua SK Dirjen Dikti ”kembar” tersebut adalah SK No. 43/2006 sebagai implementasi pasal 9 ayat 2 PP No. 19/2005 tentang Rambu-rambu Mata kuliah Pemgembangan Kepribadian (MPK) dengan kompetensi dasar pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia atau kelompok MPK; dan SK No. 44/2006 sebagai implementasi pasal 9 ayat 3 PP No. 19/2005 tentang Rambu-rambu Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) dengan  kompetensi dasar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) dan Ilmu Kealaman Dasar (lAD) atau kelompok MBB. Kedua SK Dirjen Dikti hanya berisi Rambu-rambu materi, visi-misi dan persyaratan penyelenggaraan di mana Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) untuk setiap program studi (UU 20/2003 pasal 38 ayat 4) dan Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing (pasal 9 ayat 4 SNP) dan dikelola dalam satu wadah oleh perguruan tinggi yang bersangkutan (pasal 12 SK Dirjen Dikti No. 43 SK Dirjen Dikti No. 44) – di UA dikelola oleh Direktorat Pendidikan dalam kelompok Mata kuliah/ajar Wajib Universitas (MAWU).

Dalam rangka pengembangan soft skill yang dimaksud khususnya di PT materi tentang Pancasila baru masuk kurikulum setelah 8 tahun reformasi berjalan, yaitu dalam SK Dirjen Dikti No. 43/2006 tentang Rambu-rambu MPK materi Pancasila hanya merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaran. Padahal Pancasila sebagai dasar serta karakter (mental dan moral), kepribadian, ideologi bangsa dan diharapkan juga menjadi paradigma IPTEK, seharusnya menjadi subyek yang mandiri dan bahkan superior terhadap subyek-subyek pendidikan lainnya. Namun demikian dengan berbagai kritik dari masyarakat pejuang Pancasila yang tak kenal lelah, kesadaran otoritas pendidikan tentang perlunya pendidikan Pancasila yang lebih komprehensif dan sistematis diharapkan semakin besar.

Materi Pancasila dicantumkan dalam SK No. 43 tahun 2006 yaitu dalam MPK Kewarganegaraan pada pasal 3 tentang kompetensi dasar ayat 2 b. yang menyebutkan tentang kompetensi mahasiswa dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

”menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila”.

 

Kemudian dalam pasal 4 tentang Rambu-rambu Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan ayat (2) pada pokok bahasan a. Filsafat Pancasila dengan 2 sub pokok bahasan yaitu – Pancasila sebagai sistem filsafat, dan – Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

SK Dirjen Dikti No. 43/2006 dan SK No. 44/2006 diterbitkan dengan tanggal yang sama yaitu 2 Juni 2006 dan satu sama lain harus dikelola dalam satu wadah dengan kegiatan akademik yang relevan (pasal 12) kiranya bukan tanpa maksud yaitu untuk menjadi proses kegiatan pendidikan yang terintegrasi. Kata atau konsep kepribadian dari MPK tentunya mengandung pengertian sebagai kelompok matakuliah yang bermuatan tentang konsep-konsep yang dapat membentuk kepribadian mahasiswa dan sangat erat dengan isi pasal 9 ayat 2 PP No. 19/2005. Sedangkan konsep bermasyarakat dari MBB sebagai kelompok matakuliah bermuatan tentang konsep-konsep yang membentuk perilaku bermasyarakat mahasiswa dengan kepribadian yang mengacu pada nilai-nilai budaya dan lingkungan baik terhadap lingkungan masyarakat  maupun lingkungan alam yang sangat erat dengan isi pasal 9 ayat 3 PP No. 19/2005. Sedangkan implementasi MPK dan MBB karena harus membangun psikomotorik dalam perilaku sehari-hari juga harus dengan SKS yang cukup (pasal 3 dan 6 MPK). Selengkapnya isi pasal-pasal SK Dirjen Dikti 43 dan 44 tentang MPK dan MBB yang terkait adalah :

Pasal 3 SK Dirjen Dikti No. 43 tentang Kompetensi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): (1) Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

Pasal 3 SK Dirjen Dikti No. 44 tentang Kompetensi Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB): Standar kompeterisi kelompok MBB yang harus dikuasai mahasiswa meliputi berpikir kritis, kreatif sistemik dan ilmiah, berwawasan luas; etis, estetis; memiliki apresiasi kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi ni!ai kemampuan; memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial, budaya dan Iingkungan hidup secara arif.

 

Pasal 6 SK Dirjen Dikti No. 43 Status dan Beban Studi Kelompok MPK:

(1)  MPK wajib dimasukkan ke dalam Kurikulum Inti setiap program studi.

(2)Beban studi untuk matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 (tiga) sks (satuan kredit semester).

 

Pasal 6 SK Dirjen Dikti No. 44 Status dan Beban Studi Kelompok MBB:

(1) MBB wajib dimasukkan ke dalam kurikulum inti setiap program studi

(2) Beban studi masing-masing unsur MBB diberi bobot 3 (tiga) sks (satuan kredit semester).

 

Pasal 12

SK Dirjen Dikti No. 43 da 44 tentang Organisasi Penyelenggaraan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB):

Penyelenggaraan pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan kegiatan akademik lainnya yang relevan dikelola oleh Universitas dalam satu unit bersama dengan kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat.

 

Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan masih diperlukan kemampuan dari kalangan PT dalam menafsirkan peraturan yang ada sebagai hak sekaligus kewajiban otonomi untuk mengoperasionalkan MPK dan MBB sehingga Pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan secara efektif dalam pengembangan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat mahasiswa di seluruh PT (GAMBAR 1). Karena semangat negatif UU 20/2003 tentang pendidikan Pancasila selama ini kiranya sudah merasuk ke dalam jiwa, atau mungkin sudah pada tingkat mendarah daging, di dunia pendidikan khususnya di PT. Keterbukaan tanpa filter sejak awal reformasi menjadikan penetrasi paham-paham liberalisme, sektarianisne, individualisme, golonganisme dan lain-lain lebih mudah dan akibatnya pendidikan Pancasila yang diperburuk oleh citra BP7 produk era Orde Baru justru menjadi bahan tertawaan dan sinisme.

Realita paling baru adalah terbitnya Surat Dirjen Dikti 5 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Perkuliaahan Pendidikan Pancasila di Pendidikan Tinggi. Dengan mempertimbangkan adanya berbagai tuntutan tentang Pendidikan Pancasila maka dengan setengah hati diterbitkan Surat Dirjen Dikti No. 06/D/T/2010 yang antara lain menyebutkan:

“ … bahwa secara filosofis, yuridis dan sosiologis penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi tidak melanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Bagi Perguruan Tinggi yang telah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila agar meningkatkan proses pembelajaran yang aktif, inivatof, kreatif, kontekstual, dan menyenangkan.”

 

Apabila membaca dan mencermati bunyi bagian Surat Dirjen Dikti tersebut dapat dimaknai bahwa Perguruan Tinggi yang selama ini tidak menyelenggarakan Pendidikan Pancasila adalah yang benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

Walaupun demikian Surat Dirjen Dikti tersebut sebagai upaya mengimplementasikan UU No. 20/2003 tentunya dapat dianggap sebagai langkah yang maju. Karena UU Sisdiknas disusun dalam pengaruh yang kuat dari paham liberalisme dan paham-paham “predator” Pancasila lainnya yang mendapat angin segar dari proses reformasi. Oleh sebab itu Surat Dirjen Dikti tersebut walaupun tidak memuaskan, sebagai kebijakan terbaru yang diterbitkan setelah 12 tahun reformasi berjalan harus dilihat merupakan hal yang positif sebagai pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat yang masih “eling”, ingat, sadar tentang perlunya Pendidikan Pancasila, agar Pendidikan Pancasila masuk kembali secara bermakna dalam kurikulum pendidikan sebagai mataajar dan matakuliah yang berdiri sendiri.

Namun demikian dalam kondisi mayoritas masyarakat dengan “darah daging” yang sudah sangat kental dengan nilai-nilai liberalisme bercampur dengan sektarianisme, golonganisme maka keperluan Pendidikan Pancasila yang komprehensif harus terus didengungkan bahkan lebih keras lagi. Pendidikan Pancasila sebagai mataajar dan matakuliah yang terkait dengan pendidikan pengembangan kepribadian, bermasyarakat dan berbangsa yang dimaknai sebagai pembangunan Jatidiri bangsa Indonesia perlu difasilitasi lebih komprehensif dan sistematis baik di dunia pendidikan maupun masyarakat. Itulah sebabnya bahwa  perjuangan dapat dikatakan belum selesai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA: Sosialisasi, Internalisasi dan Aktualisasi

3.1. PERUBAHAN PARADIGMA

Dari uraian di muka kegiatan pengembangan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat di PT dalam rangka pembangunan Jatidiri bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila perlu mengikuti tuntutan perubahan paradigma. Untuk itu sebagai rujukan ada empat kegiatan nasional yang terkait yaitu pertama, komitmen Guru Besar Seluruh Indonesia dalam Kongres Guru Besar Indonesia ke 1 (KGBI-1) untuk segera membangun Jatidiri bangsa yang terancam oleh globalisasi dengan mengembangkan pendidikan Pancasila yang partisipatif dan egaliter[6]. Kedua, pada kesepakatan bersama Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia di Kantor Wakil Presiden RI tahun 2009 di mana PTN-PTN diharapkan segera mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan untuk menyelamatkan bangsa dari disintegrasi dengan koordinator UGM[7]. Ketiga,  Rembuk Nasional Pendidikan 2010 yang diselenggarakan pada 02 -04 Maret 2010 yang dimaksudkan sebagai langkah dan tindakan konkret pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dengan tujuannya: (1) melakukan evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2005-2009; (2) memantapkan rancangan kebijakan dan program pembangunan pendidikan tahun 2010. Untuk melaksanaan rencana besar rembuk nasional tersebut dibentuk 5 komisi di mana masing-masing komisi membahas secara mendalam tentang isu-isu pokok pendidikan dan salah satunya adalah Komisi 4 yang bertugas membahas penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa.[8] Keempat, Kongres Pancasila yang telah diselenggarakan 2 kali yaitu ke 1 pada 30 Mei -1 Juni 2009 di UGM yang didukung oleh Mahkaman Konstitusi (MK), dan ke 2 pada 31 Mei – 1 Juni 2010 di Universitas Udayana mendapat dukungan dari MPR-RI di mana pada intinya adalah bahwa Pancasila harus direvitalisasi, diaktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan (kalau perlu) melakukan yudicial review terhadap UU 20/2003 agar pendidiklan Pancasila menjadi subyek yang mandiri sebagai bagian utama dari proses pembangunan jatidiri bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila harus diselenggarakan secara sistematis oleh suatu lembaga yang dibentuk untuk itu (seperti PB 7) namun tidak bersifat indoktrinatif. Dua kongres tersebut didukung pula oleh beberapa pertemuan nasional yang tak kalah pentingnya yang telah diuraikan pada bagian pengantar.

Empat even tersebut bersama-sama menyadari bahwa akibat globalisasi bangsa indonesia menghadapi krisis identitas, termajinalisasi dan kehilangan nilai-nilai kebersamaan sehingga terancam perpecahan. Hal ini sangat terkait dengan terabaikannya oleh pemerintah dan dunia pendidikan tentang implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sangat tepat apabila salah satu hasil rembuk nasional adalah membetuk komisi 4 dalam rekomendasinya dan Kongres Pancasila merekomendasikan pembentukan suatu lembaga agar proses sosialisasi nilai-nilai Pancasila efektif dan sustainable.

Melihat kondisi mental dan moral dan ideologi bangsa yang telah diuraikan, usaha mengaktualisasikan secara komprehensif dan sistematis nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat dan ideologi berbangsa dan bernegara harus segera dilaksanakan dan PT merupakan pilihan yang strategis untuk ikut memecahkan masalah bangsa tersebut. Karena diyakini Pancasila adalah produk ilmiah dan PT merupakan institusi atau sektor pendidikan yang mempunyai kompetensi di mana IPTEK dibangun dan generasi muda bangsa dididik menjadi bagian utama dari kecerdasan bangsa.  Oleh sebab itu lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, PT sebagai komponen bangsa harus berusaha menjadi pelopor sekaligus motor dalam pengembangan jatidiri bangsa karena taruhannya adalah keselamataan bangsa Indonesia.

Dengan mendesaknya permasalahan tersebut seharusnya ada gayung bersambut dari seluruh PT di Indonesia yang didukung oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah termasuk DPR dan DPRD untuk melakukan upaya terintegrasi menyelenggarakan kegiatan pembangunan jatidiri. Yaitu pertama, mewujudkan semangat Guru Besar yang mewakili dunia pendidikan bangsa, kedua, kesepakatan di Kantor Wakil Presiden RI sebagai perwujudan kesadaran pemerintah tentang kondisi kritis pendidikan mental dan moral serta ideologi bangsa yang memerlukan partisipasi dari PT, serta ketiga, hasil Rembuk Nasional masyarakat pendidikan dan stakeholdernya dengan salah satu prioritasnya adalah ”Penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa”, keempat, Kongres Pancasila ke1 di Jogyakarta (Juni 2009) dan ke 2 di Denpasar (Juni 2010) yang keempatnya baik tersurat maupun tersirat mengadung semangat tentang pentingnya usaha aktualisasi nilai-nilai Pancasila terstruktur dan terlembaga.

Mewujudkan pendidikan Pancasila menjadi aktivitas konkrit berkesinambungan dalam rangka membangun mental dan moral kebersamaan nasional di PT dengan merevitalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari proses pendidikan adalah dalam rangkaian, dan dapat menjadi proyek percontohan, pengembangan jatidiri bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman globalisasi. Untuk itu uraian di berikutnya merupakan bagian dari konsep implementasi pendidikan Pancasila yang akan ditawarkan yaitu pemaparan tentang paradigma, asumsi dan landasan teori serta metodologi yang dipilih dan konsep kebersamaan yang harus diwujudkan yaitu kebersamaan Gotong-royong.

3.2. PERUBAHAN PARADIGMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pada kehidupan setiap bangsa bidang pendidikan mempunyai fungsi strategis di dalam proses pembangunan kecerdasan baik dalam aspek IPTEK maupun mental dan moral serta spiritual. Pendidikan merupakan proses di mana generasi penerus bangsa dicetak menjadi sumber daya manusia (SDM) yang handal baik secara individual maupun kolektif untuk mempunyai kepandaian dalam merekayasa alam semesta sekaligus berkepribadian dan berkehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai budaya dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara sebagai dua sisi mata uang yang sama dari jatidiri bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia satu sama lain secara simultan merupakan usaha membangun jatidiri bangsa yang mampu menjadi subyek mandiri dalam berkarya terutama dalam mengolah kekayaan alam yang kaya raya dan menjaga kebudayaan nasional yang gilang gemilang sebagai anugerah Tuhan YME berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menjadi kekuatan bangsa menghadapi pergaulan dengan bangsa lain di dunia di era globalisasi.

Globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menyebabkan pengaruh nilai-nilai budaya asing nyaris tanpa hambatan masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bhineka dalam hal etnis, budaya dan agama sehingga menambah kompleksitas dalam usaha membangun kebersamaan (semangat persatuan dan kesatuan) sebagai modal sosial dan sokoguru jatidiri bangsa seperti yang dicita-citakan oleh semangat proklamasi kemerdekaan yaitu terwujudnya masyarakat Bhineka Tunggal Ika.

Pembangunan di bidang pendidikan pada era reformasi dan sekaligus globalisasi dituntut perubahan paradigma karena seperti apa yang disebut dalam Simposium dan Saresehan Lemhannas, LIPI, UGM tahun 2006 bangsa Indonesia semakin ”salah asuhan”, dan seperti halnya di bidang-bidang kehidupan lainnya akibat penetrasi paham neoliberal menjadikan bangsa Indonesia semakin tidak mandiri dan lemah dalam bersaing dengan bangsa lain. Perubahan tersebut sangat terkait dengan implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembangunan aspek mental dan moral serta ideologi bangsa di mana seharusnya diletakkan pada posisi sentral dalam proses pendidikan. Dengan kata lain proses sosialisasi dan akulturasi nilai-nilai Pancasila (apabila belum diganti dengan ideologi lain) di masyarakat Indonesia adalah aspek yang sangat penting dan seharusnya jauh-jauh hari sudah menjadi prioritas dalam pembangunan  pendidikan.

Pada awal reformasi perubahan paradigma harus terjadi pertama kali di bidang politik pemerintahan nasional karena kesalahan di bidang tersebut merupakan penyebab terjadinya krisis nasional. Bidang politik pemerintahan yang menjadi sasaran gerakan reformasi yaitu ”pemakzulan” Presiden Suharto dan regime Orde Baru bersama paradigma yang mendasari yaitu sistem pemerintahan otoriter dan sentralistis. Sistem yang membawa besaran pembangunan ekonomi hanya menjadi bubble ekonomi yang sangat ringkih (fragile) dan akhirnya hancur terkena krisis moneter dunia dan bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Perubahan paradigma dengan demokratisasi dan desentralisasi atau otonomi di kehidupan politik dengan pluralisasi sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum, kenetralan birokrasi, TNI dan Polri, pelaksanaan otonomi daerah dan masyarakat serta penggantian atau penghapusan semua kelembagaan (termasuk BP7) dan atribut-atribut lain yang melekat pada sistem pemerintahan otoriter Orde Baru.

Sebagai konsekuensi logis perubahan paradigma juga terjadi di tingkat implementasi kebijakan yaitu dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Perubahan dari sistem sentralisasi menuju ke sistem desentralisasi – otonomi dan dari bersifat top down menjadi bottom up di mana daerah (propinsi, kabupaten/kota, dan desa) dan masyarakat (termasuk bidang pendidikan) diberi hak otonomi dalam proses pelaksanaan pembangunan serta konsep-konsep yang lebih teknisnya antara lain konsep keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dari bersifat mobilisasi menjadi partisipasi.

Sesuai dengan asumsi yang telah diuraikan agar perubahan paradigma menjadi berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka bangsa Indonesia keluar dari krisis dan mampu menghadapi globalisasi yang ”diboncengi” oleh paham liberalisme, sektarianisme dan komunisme yang bertujuan ”berebut wilayah jajahan” dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, maka semua usaha pembangunan seharusnya dibarengi dengan aktivitas filterisasi pembangunan jatidiri dengan ”penghayatan dan pengamalan” nilai-nilai Pancasila yang simultan dengan usaha pelestarian  nilai-nilai budaya bangsa.

Namun sebagai akibat dari krisis pemerintah mengalami keterbatasan sumber daya (APBN/APBD) dan pada gilirannya usaha pembangunan terpaksa harus menentukan skala prioritas. Krisis ekonomi menyebabkan anjloknya pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak berkurangnya sumber pendapatan negara dan merosotnya secara drastis kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan bahan kebutuhan pokok (sembako) sehingga sangat beralasan apabila pembangunan bidang fisik-material dipriotritaskan sedangkan bidang-bidang yang sifatnya non fisik terpaksa harus ”dikorbankan”.

Jadi sejak awal reformasi usaha pembangunan cenderung memberi tekanan selain pada bidang politik dan pemerintahan juga pada aspek fisik yang langsung dapat dirasakan dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat dan tidak dibarengi secara serius usaha mengimplementasikan nilai-nilai yang sesuai paradigma reformasi dengan merujuk pada ideologi bangsa. Sehingga berbagai perilaku ”kebablasan” masyarakat menjadi fenomena umum mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dicita-citakan menjadi mengedepan mewarnai proses pembangunan bangsa. Kondisi ”salah asuhan” menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial kultural dengan gejala konflik dan penyimpangan norma-norma sosial di semua bidang kehidupan baik yang masih quasy (potensial) maupun yang sudah manivest (aktual) yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa (makro) dan menghambat pencapaian efektivitas dan evisiensi pembangunan pada tingkat daerah dan masyarakat (mikro).

Nilai-nilai kapitalisme liberal dengan semangat persaingan bebasnya bercampur dengan nilai-nilai feodalisme menghasilkan sikap-sikap dan perilaku individualisme, hedonisme, konsumerisme yang menjadi akar budaya koruptif. Nilai-nilai kapitalisme liberal berhadapan dengan sektarianisme dan komunisme merupakan lahan subur bagi munculnya pemikiran golonganisme, separatisme, eksklusivisme sebagai akar dari disintegrasi bangsa. Satu sama lain dapat dikatakan sebagai katalisator munculnya berbagai tragedi dan ironi kehidupan bangsa akibat kekacauan nilai dan norma hidup kebersamaan seperti: konflik Ambon, Poso, Sampit, Aceh, konflik antar daerah dan suku; ketidak harmonisan hubungan antar masyarakat, antar pelajar dan mahasiswa, antar lembaga dan pelaku pendidikan; kekacauan nilai moral dan etika dalam penggunaan kewenangan dalam kehidupan politik pemerintahan baik di eksekutif, legeslatif maupun yudikatif seperti suap-menyuap, korupsi berjamaah, money politics, mafia kasus dan lain-lain karena sudah tidak adanya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini Menkopolhukam sebetulnya telah berinisiatif untuk menghapi fenomena tersebut dan memberi prioritas pada penataan aspek ideologi dan nilai budaya di semua bidang kehidupan.[9]

Prioritas pada aspek-aspek fisik ditandai dengan penyusunan atau perubahan/amandemen undang-undang (UU) di mana bidang-bidang yang dianggap kurang relevan harus dikalahkan. Antara lain  UU Otonomi Daerah, UU Pemilu, UU Persaingan Usaha dan berbagai UU lainnya yang mengatur perubahan-perubahan dalam pembangian (distribusi) kekuasaan politik dan ekonomi serta material. Sedangkan UU dan peraturan-peraturan di bidang pendidikan baru diselesaikan lima tahun setelah reformasi yaitu UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Demikian pula pada tingkat implementasi di masing-masing bidang cenderung mendahulukan pengembangan sektor dan aspek yang bersifat fisik dan teknis-prosedural dan mengesampingkan sektor dan aspek mental dan moral serta spiritual. Kebijakan pembangunan berkutat pada pengadaan hard ware dan hard skill yang konkrit dan mengesampingkan aspek soft ware dan soft skill yang abstrak.

Pembangunan di bidang pendidikan yang relatif terlambatpun tak terkecuali cenderung mengutamakan sektor dan aspek yang bersifat fisik terlebih dahulu antara lain peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi akademik dan ketrampilan teknis tenaga pendidik dan kependidikan. Pada pengembangan aspek kurikulum hampir seluruh perhatian ditujukan pada peningkatan kualitas pendidikan hard skill dibandingkan soft skill dari proses perancangan pembelajaran (pengajaran), implementasi hingga evaluasi. Akibat penetrasi paham neoliberal pengembangan soft skill dalam kurikulum diutamakan dalam rangka mendukung kompetensi mahasiswa dan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dan bukan pengembangan kepribadian yang komprehensif dalam rangka membangun jatidiri sebagai generasi muda suatu bangsa menghadapi persaingan internasional. Stakeholder PT yaitu pemakai lulusan menilai PT kurang memberi kurikulum yang bermuatan soft skill yang terkait dengan moralitas dibanding konsentrasi pada peningkatan kurikulum  hard skill yang bersifat tektis akademis. Padahal mereka justru menghendaki 80% soft skill dan hanya 20% hard skill.[10]

Sedangkan dalam ”perjuangan kekuasaan” dalam proses hubungan antar bangsa di era globalisasi kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi negara-negara maju sudah menggunakan soft power. Yaitu menguasai aspek budaya bangsa lain dalam persaingan dalam strugle for power (Nye, 2004; Morgentau, 1978) dengan mendorong dunia pendidikan mereka untuk menciptakan SDM khususnya lulusan PT yang memiliki kompetensi soft skill yang tinggi dalam rangka membangun modal sosial untuk mendukung perjuangan negara mereka mencapai kepentingan menguasai dunia. Oleh sebab itu bagi bangsa Indonesia tidak ada kata terlambat dan harus mendukung sepenuhnya apabila hasil rembug nasional pendidikan yang telah disinggung di muka bertujuan ”penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa”.

3.3. PEMBANGUNAN JATIDIRI DI PENDIDIKAN TINGGI: PYLOT PROJECT

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu salah satu implementasi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas lebih lanjut adalah PP No. 19/2005 tentang SNP. Untuk melaksanakan PP tersebut peraturan-peraturan lebih operasional di PT dibuat pada tahun 2006 yaitu SK Dirjen Dikti No. 43/2006 dan SK Dirjen Dikti No. 44/2006 tentang pendidikan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat yang berupa rambu-rambu di mana materi tentang Pancasila sudah secara eksplisit dicantumkan namun implentasinya diserahkan kepata masing-masing PT. Jadi dunia pendidikan selama hampir satu generasi pendidikan 1998-2010 (wajib belajar 12 tahun) dapat dikatakan masih melakukan ”pembiaran” terhadap Pancasila di mana materi Pancasila hanya merupakan bagian dari salah satu mata ajar yaitu Kewarganegaraan sedangkan dalam pelaksanaannya masih menuntut kreativitas masyarakat PT. Kondisi tersebut searah dengan dengan konsep pendidikan berbasis sekolah (PBS) menyebabkan implementasi nilai-nilai Pancasila masuk dalam persaingan antar lembaga pendidikan. Terbitnya SE Dirjen Dikti No. 06/D/T/2010 dengan setengah hati tentang pendidikan Pancasila, dalam rangka memberi kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban otonomi PT untuk menunjukkan kompetensi masing-masing dalam melaksanakan pendidikan Pancasila, tak lain adalah bagian dari strategi kaum predator Pancasila agar tidak ada integrasi dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa.

Jadi pendidikan pengembangan kepribadian dan kebangsaan mahasiswa juga harus mengikuti pola pembangunan PT yang memprioritaskan sektor-sektor dan aspek-aspek lebih konkrit dan teknis baik berupa pengembangan fasilitas sarana dan prasarana (hard ware) maupun kecakapan instrumental (instrumental skill) tenaga pendidik dan kependidikan (SDM) serta kurikulum bidang ilmu (hard skill). Sementara aspek-aspek yang bersifat sosial-kulktural (soft skill) dalam aspek hidup kebersamaan sebagai suatu bangsa (ideological aspect) dalam hal ini yang terkait dengan pendidikan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat di mana nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi unsur utama dalam kurikulum terpaksa harus mendapat perhatian lebih kemudian.

Itulah sebabnya para pelaku pendidikan selama ini terbiasa dengan pembangunan aspek-aspek fisik dan teknis yang konkrit dan mengesampingkan aspek sosial budaya dan moral etika yang abstrak termasuk pada pengembangan kurikulum, sehingga dunia pendidikan rentan terhadap upaya bangsa lain menguasai cara berfikir bangsa Indonesia dan pada gilirannya bangsa Indonesia dengan mudah dikendalikan untuk keuntungan (sosial, politik dan ekonomi) bangsa pemilik budaya asing tersebut.

Selama pendidikan Pancasila masih ”terlantar” sementara paham dan nilai-nilai budaya asing sudah berlalu-lalang secara leluasa dan semakin merajalela melalui sistem informasi dan komunikasi dikhawatirkan menyebabkan masyarakat, termasuk masyarakat pendidikan, mengalami kondisi yang lebih parah lagi yaitu situasi anomi dan schizophrenia (jaman edan) ”kehilangan” jatidiri yang gejalanya telah diuraikan. Untuk itu dalam kondisi mental masyarakat yang mengalami anomi akut sekarang ini dan dalam ancaman penguasaan oleh budaya bangsa lain, masyarakat khususnya masyarakat pendidikan harus segera mengadakan upaya secara serius dan sistematis ”menemukan kembali” jatidiri bangsa dalam proses belajar mengajar dengan konsep kebersamaan sebagai soko gurunya dan nilai-nilai Pancasila  sebagai common denominator. Dengan akselerasi yang tinggi dapat diharapkan masyarakat pada umumnya dan masyarakat pendidikan pada khususnya dapat segera terfilterisasi terhadap nilai-nilai asing dan segera sadar (eling) dan menjadi waspada (waspodo) dan menemukan jatidiri yang sekarang ”terkubur” oleh ”lumpur” nilai-nilai asing.

Jadi dengan uraian di muka adalah suatu angin segar apabila rembug nasional pendidikan yang dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI mempunyai concern pada ”penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa sebagai permasalahan krusial yang dihadapi PT khususnya dan dunia pendidikan umumnya di seluruh Indonesia dan bahkan sangat mungkin seluruh sistem pendidikan nasional. Demikian pula hasil Kongres Pancasila di Jogyakarta dan Denpasar yang merekomendasikan akan perlunya kelembagaan yang kompeten untuk mengiplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Permasalahanya adalah dalam kondisi bangsa yang sedang terancam oleh kekuatan bangsa lain, bagaimana mengimplementasikan pendidikan Pancasila secara kritis. Karena berdasarkan legalitas yang ada Pendidikan (nilai-nilai) Pancasila masih dalam keadaan terbelenggu oleh peraturan perundangan yang kontra produktif yang memberi ruang terhadap agen-agen pembawa nilai-nilai asing dengan bebas melakukan penetrasi melalui berbagai media. Dengan prinsip lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali dunia pendidikan segera memasukkan pendidikan Pancasila  pada proses kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan seluruh pelaku pendidikan menemukan kembali konstruksi karakter bangsa Indonesia yang ”porak poranda” dilanda arus globalisasi dengan merekonstruksi ”puing-puing” yang tersisa menjadi bangunan kokoh jatidiri bangsa melalui proses pendidikan (bagian 6 B dan bagian 8).

PT di Indonesia harus mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara terintegrasi serta terorganisasi dengan mengkritisi kondisi bangsa dan bertujuan menghasilkan luaran tentang bagaimana kebijakan yang terkait dengan pendidikan Pancasila diimplementasikan. Dengan merekonstruksi jatidiri bangsa yang rusak dengan peningkatan akhlak mulia pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari usaha pembangunan jatidiri bangsa di era globalisasi. PT yang produknya menjadi tumpuan harapan mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai center of excellence dalam proses reformasi bangsa Indonesia tentunya secara bersama-sama harus menempati garis depan dalam perjuangan ”kemerdekaan” ini. Apalagi Jawa Timur khususnya Surabaya situasi ”colonization” terhadap bangsa Indonesia sudah mempunyai benih semangat dari peristiwa 10 Nopember 1945 yang dapat menjadi benchmark dan contoh perjuangan bagi PT di seluruh Indonesia. Apalagi di Jawa Timur ada Universitas Airlangga yang sudah lebih dahulu menjadi BHMN tentunya juga harus menjadi pelopor PT dalam mengembangkan corporate culture dan corporate social responsibility (CSR) berdasarkan visi dan misi serta proyeksi pembangunan masing-masing. [11]

Semangat tersebut ternyata sudah menjadi agenda pada empat even nasional yang menjadi rujukan naskah ini. Dalam hal ini KGBI ke-1 yang diselenggarakan Forum Intelektual Indonesia (FII) pada 16-17 Mei 2007 di Jakarta yang dihadiri lebih dari 400 guru besar dari seluruh Indonesia secara eksplisit menyatakan perlunya pengembang lebih sistematis pendidikan Pancasila. Kongres dari guru besar sebagai unsur utama sivitas akademika PT yang selayaknya menjadi pusat keteladanan dan panutan serta yang ”digugu dan ditiru” di kehidupan PT baik dalam upaya mengembangkan IPTEK maupun dalam kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan kebersamaan dengan tema: “Jatidiri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi” kiranya sangat layak menjadi rujukan. Banyak guru besar dari Jawa Timur yang terlibat aktif KGBI antara lain dari UA, UNESA, ITS, UNIBRAW, UNM, UNEJ, UIN Malang, IAIN Sunan Ampel, UHT, UWK, UK PETRA, UWM, UNMER, UPN Surabaya, UBHARA, UNTAG, UNIBANG dan lain-lain.

KGBI bertujuan menyiapkan bangsa Indonesia (melalui PT) dalam menerima arus globalisasi dan memantapkan jatidiri bangsa Indonesia untuk memasuki era globalisasi dengan menyusun langkah bersama untuk mengatasi krisis dan berbagai persoalan mendasar bangsa lainnya. Globalisasi telah menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan gravitasi untuk mendirikan bangunan keIndonesiaan kontemporer. Yaitu secara komprehensif mengembalikan Pancasila sebagai sandaran dan modal dasar nilai-nilai dalam menyusun bangunan masyarakat demokratis dengan meletakkan Pancasila sebagai kesatuan ontologis yang mengakui pluralitas dalam bangunan kesatuan persatuan (Bhineka Tunggal Ika) dengan menganti model penjabaran (sosialisasi) represif dan ancaman dengan suasana yang lebih partisipatif dan egaliter dalam mengembangkan Pancasila sebagai sign of unity dan sign of solidarity.

3.4. MEMBANGUN SOCIAL CAPITAL SECARA KRITIS – KONSTRUKTIF[12]

Bertolak dari semangat seperti yang telah diuraikan dapat diartikan bahwa PT di Indonesia di era globalisasi dan dalam kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, sebagai elemen bangsa yang mempunyai kompetensi pendidikan paaripurna dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,  mempunyai tugas membangun pemikiran dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia tidak menjadi obyek tak berdaya di era globalisasi yang didominasi dan diancam oleh paham liberalisme dan sektarianisme serta komunisme dalam fenomena hubungan antar bangsa yang diwarnai oleh  semangat persaingan pasar bebas (Francis Fukuyama) dan sekaligus benturan peradaban (Samuel P. Huntington) (Rofiqi, 2005). Dengan kondisi dan situasi demikian PT diharapkan dapat menyusun model dan strategi bagaimana membangun kebersamaan bangsa Indonesia, seperti telah dilakukan oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan bersama-samaa rakyat dalam menghadapi penjajah Belanda yang kemudian melahirkan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kebersamaan yang sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia agar mampu survive sekaligus menjadi subyek dengan kecerdasan kritis dengan berfikir konstruktif[13] membangun “narasi alternatif tentang globalisasi” yang mempunyai akar histories dalam kebersamaan Indonesia yang dapat menjadi modal sosial (social capital) menghadapi globalisasi (Fukuyama, 1999; Steger, 2005: 22). Lebih operasional lagi bagaimana masyarakat PT Indonesia mampu menciptakan bersama-sama kepandaian kritis menghadapi proyek-proyek neo/liberal yang walaupun sudah dibungkus dengan nilai HAM namun jiwanya tetap kolonial dengan mengkonstruksikan kebersamaan masyarakat Indonesia dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yaitu kebersamaan sebagai faktor kohesif yang dapat mengeliminir efek negatif dari prinsip keterbukaan dan otonomi sebagai prinsip utama paham neo/liberalisme, prinsip yang sangat rentan terhadap disintegrasi bangsa. Kebersamaan yang dapat menjadi social capital dalam memaksimalkan potensi bangsa untuk tidak menjadi loser tetapi menjadi gainer dalam proses globalisasi (Fukuyama, 1999: 11-14).

3.4.1. Pengembangan Social Capital

Huntington  mengatakan bahwa pada era pasca perang dingin identitas-identitas budaya dan kebudayaan mampu membentuk pola kohesif atau perekat  yang mengakomodasi adanya pluralitas masyarakat dalam membangun integrasi atau kebersamaan (togetherness) atau juga sebaliknya menyebabkan disintegrasi. Oleh sebab itu apabila tidak ada kesadaran untuk mengembangkan aspek kohesif tersebut negara nasional yang plural di bidang etnis dan budaya akan menghadapi kekuatan distruktif (Huntington, 2000: 5).

Menurut Putnam nilai perekat yang fungsional dalam membangun kebersamaan masyarakat ditunjukkan pada adanya pola-pola interaksi yang membantu masyarakat dan negara dapat memahami satu sama lain. Yaitu kondisi masyarakat  sebagai social capital yang seharusnya terbangun bersamaan dengan pembangunan fisical capital dan human capital. Putnam mendefinisakan social capital sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan nilai, norma-norma dan kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kerjasama sosial antara negara dan warganegara yang saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dan bermuara pada kemampuan untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, responsif, akomodatif terhadap aspirasi rakyat sebagai prasyarat terbentuknya civil society. Suatu sistem politik yang mengalami perkembangan negatif atau defisit social capitalnya rentan terhadap krisis (Putnam, 1995). Artinya sistem politik yang surplus Social capital akan terintegrasi secara kokoh. Menurut Fukuyama, Social capital dapat ditumbuhkan (cultivated)  dan social capital mempunyai fungsi positif terhadap kehidupan ekonomi dan politik suatu negara (Fukuyama: 1999, 1) karena social capital mampu menciptakan collective afficiency.[14]

Krisis yang kita derita bukan hanya krisis politik dan ekonomi namun juga kebudayaan yang sangat terkait dengan soft power bangsa Indonesia. Salah satu akibat krisis adalah perkembangan “penyakit” ganas yang telah hidup di tubuh bangsa Indonesia yaitu KKN, arogansi sektoral, golonganisme, materialisme, individualisme dan bahkan hedonisme yang mengakibatkan hilangnya saling percaya dan rasa empati atau tepa selira tidak hanya di antara birokrasi tetapi juga sudah menjalar di seluruh lapisan masyarakat dan mempengaruhi motivasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat menghambat dalam mengamankan ideologi Pancasila (Sindhunata, 1999; Abdul Gani, 2000).

Akibatnya berkembang eksklusivisme dan saling tidak percaya antar individu (individualisme), antar bidang kehidupan (sektoral),  antar kelompok dan golongan yang terkenal dengan masalah SARA (sektarianisme) sebagai penyebab utama dari krisis.  Padahal menurut Institute of Future Studies for Development di Bangkok saling percaya adalah kunci untuk menyelesaikan krisis. Sementara itu empati adalah jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan membangun empati masyarakat akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama. Jadi krisis yang terjadi pada bangsa Indonesia juga dapat disebut krisis kepercayaan dan empati (Asia Week, December 1998).

Dijelaskan salah satu cara untuk keluar dari krisis kepercayan dan menemukan rasa empati di antara masyarakat adalah membangun keterbukaan (openess) satu sama lain dengan mengadakan forum dialog atau kosultasi. Dengan keterbukaan atau saling terbuka melalui dialog yang akrab akan terjadi proses saling memberi input berupa segala sesuatu yang perlu dipikirkan tentang nilai-nilai dengan menyerap dan mensarikan segala pemikiran atau gagasan (yang relevan) beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari sana diharapkan dapat memberi kontribusi model pada pembangunan masyarakat dengan metoda dialektik, eklektik dan sinkretik untuk menemukan konsep-konsep yang fungsional.

Apabila kebersamaan adalah social capital maka pembangunan bangsa ke depan menuntut social capital dengan mengoperasionalkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai perekat agar kekuatan nasional bangsa Indonesia siap menghadapi globalisasi. Yaitu mempelajari dan mengembangkan lebih operasional nilai-nilai Pancasila dengan paradigma baru yang demokratik. Karena dari sudut pandangan studi ideologi, sistem nilai suatu masyarakat dianggap sebagai ciri yang paling penting masyarakat tersebut. Dalam beberapa hal sistem niali adalah ideologi dan untuk dapat memahami ideologi, khususnya sistem nilainya, kita harus memahami dasar teoritis dan filosofinya. Dengan begitu, banyak analisis ideologi perlu di diberikan dalam suatu uraian bentuk pertanyaan yang biasanya dianggap  sebagai falsafah politik. Karena secara bebas, tujuan-tujuan filosofis politik adalah pemahaman nilai-nilai politik dan norma-norma politik dari suatu negara. Ideologi politik merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai sesuatu yang benar oleh warganegara  (Sargent, 1986: 14).

Pembangunan masyarakat era Orde Baru dengan ideologi Pancasila sebagi nilai perekat masyarakat  yang diimplementasikan melalui BP7 apa yang sebenarnya terjadi di lapangan justru praktek-praktek  yang anti demokrasi dan  otoriterisme termasuk pelaksanaan pendidikan Pancasila yang bersifat indoktrinatif. Fenomena yang berkembang antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada rejim Orde Baru mendapatkan penentangan yang semakin keras dari kekuatan pemikiran kritis kaum cendekiawan dari perguruan tinggi. Karena rejim Orde Baru dinilai gagal menjawab pertanyaan bagaimana mengiplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia. Seperti halnya para penjuang kemerdekaan yang banyak dari unsur perguruan tinggi dengan sikap kritis mereka berdasar pemikiran ”meta Pancasilanya” pada tahun 1945 mendeligitimasi kekuatan penjajah Belanda dan Jepang yang memang menyimpang dari nilai-nilai HAM,  maka perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia khususnya mahasiswa dan kaum intelektual yang semakin lengkap penguasaan ilmu pengetahuan modernnya, dengan pemikiran kritis akhirnya tahun 1998 mendeligitamasi sistem pemerintahan Orde baru karena dinilai melakukan penyimpangan di dalam mengiplementasikan ideologi nasional. Kemudian melalui proses reformasi membangun konstruksi masyarakat demokrasi baru berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk melajutkan proses pembangunan dan modernisasi bangsa Indonesia yang sekarang sedang berlangsung.

Namun karena semua negara mempunyai ideologi demokrasinya masing-masing termasuk negara-negara yang berpaham dan berideologi yang mengancam nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu pemerintah reformasi di dalam membangun masyarakat demokratis pada tempatnya mengembangkan jiwa kebersamaan sebagai social capital menjadi warna krarifan bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman dari ideologi-ideologi bangsa lain dengan memberi kepercayaan kepada PT sebagai pylot project untuk menjadikan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai nilai-nilai perekat rejim (aturan main) baru dengan starategi bottom up dan pendekatan pembangunan masyarakat (community development) yang partisipatif di kampus.[15]

Apabila kembali pada semangat kebersamaan perjuangan mempertahankan kemerdekaan para founding father tahun 1945 yang melahirkan ideologi Pancasila, maka dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi sekarang ini usaha membangun kebersamaan sebagai sokoguru jatidiri bangsa harus juga dengan strategi yang sama yaitu menggalang dukungan masyarakat secara partisipatif (bukan mibilisasi). Semangat kebersamaan tersebut sangat bersesuaian (appropriate) dengan konsep yang sudah dikonstruksikan yaitu mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan gotong-royong sebagai konsep asli Indonesia yang dirumuskan para founding father. Arti autentik gotong-royong dalam hal ini terkandung di dalam isi pidato ilmiah Ir. Sukarno (sebagai bapak bangsa dan bukan milik suatu partai politik) pada sidang BPUPKI 1Juni 1945 yang antara lain menyebutkan:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong!

Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan” Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah suatu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarno satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan Bantu-binantu bersama. Amal semua buat semua. Holobis-kontul baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong –royong!

Prinsip Gotong-royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan untuk menjadi bangsa Indonesia. Inilah Saudara-saudara yang saya usulkan kepada Saudara-saudara. Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila.” (Depen-RI, 1945: 26; LPPKB, 2005: 54-55)[16]

 

Dengan kata lain proses pendidikan ideologi Pancasila sebagai pendidikan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam menghadapi krisis dan mengalami dekonstruksi akibat kekuatan distruktif nilai-nilai asing harus merupakan proses revitalisasi, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka merekonstruksi sistem nilai yang menjadi dasar prilaku kebersamaan dalam konsep gotong-royong (GAMBAR 2). Oleh sebab itu untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good government) salah satu tugas pemerintah adalah mampu mewujudkan bangunan atau konstruksi masyarakat gotong-royong. Yaitu sistem yang mampu mengendalikan dinamika kelompok warganegara yang mengandung potensi konflik baik terbuka maupun tertutup dengan aktualisasi nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar  social capital baru dengan nilai-nilai kerukunan dan saling percaya dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara yang sejati (Aminah, 2002).

Pancasila adalah merupakan produk ilmiah dalam semangat intelektual atau ilmuwan kritis sistem PT barat jaman penjajahan, antara lain Ir. Sukarno, Drs. Mohamad Hatta, Prof. Dr. Soepomo, Mr. Muhamad Yamin dan lain-lain, sebagai dasar ideologis dan filsafati untuk mencapai kemerdekaan bangsanya dari penjajahan (golongan non-cooperatif). Pemikiran atau teori-teori dari PT tentunya bersumber dari masyarakat barat baik di jaman perjuangan kemerdekaan (berorientasi ke Eropa/negeri Belanda/Continental) hingga sekarang (berorientasi ke negara-negara Barat Anglo Saxon/Amerika Serikat/Non-continental) sangat besar pengaruhnya dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Karena menurut cara berfikir kritis ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dan ilmuwan harus memihak, maka pengembangan ideologi Pancasila adalah dalam rangka penggalian butir-butir permata ilmiah nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah, dasar dan ideologi berbangsa dan bernegara menentang (mengkritisi) penjajahan oleh nilai budaya bangsa asing dan memihak kepada kemerdekaan kepribadian Bangsa Indonesia. Sepertihalnya gerakan banga Indonesia tahun 1945 dan sebelumnya yang dipelopori oleh para cerdik pandai berpendidikan barat dengan tuntutan kemerdekaan dari penjajahan, tuntutan reformasi juga datang dari mahasiswa dan perguruan tinggi.  Oleh sebab itu dari PTlah pada tempatnya dimulai usaha revitalisasi atau memberdayakan nilai-nilai luhur Pancasila secara kritis terhadap situasi ketidak berdayaan bangsa menghadapi nilai-nilai budaya bangsa lain sekaligus menjadikan Pancasila sebagai paradigma IPTEK dengan membangun kembali atau merekonstruksi perilaku kebersamaan bangsa Indonesia, seperti telah terjadi ketikan bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan,  dengan mengiplementasikan konsep Gotong-royong dengan memberikan perspektif baru dalam menuju negara kebangsaan modern, kuat yang berkelanjutan.  (Yudhoyono, 2004: 5).

Pancasila sebagai sistem pemikiran yang dibangun berdasarkan teori-teori kritis oleh para founding fathers juga mempunyai kekuatan teleologis dan sudah siap dioperasionalkan sebagai ideologi modern (Kompas, 2 Juni 2006). Untuk itu agar terhindar dari kesalahan berfikir atau fallacy (Yudhoyono, 2004: 11) diperlukan  kegiatan pendidikan dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan semangat proklamasi yang revolusioner (dari terjajah untuk merdeka) sekaligus reformasi yang evolusioner menuju masyarakat Gotong-royong berakar pada nilai budaya bangsa. Nilai budaya sebagai kearifan lokal untuk menjadi perekat social capital agar reformasi mampu membangun civil society dengan metode perencanaan partisipatif dan pendekatan pendampingan masyarakat (perform, 2004).

3.4.1. Berfikir Kritis – Konstruktif

Pengkajian kebijakan (pembangunan) PT terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional (UU No. 20/2003) dapat dimasukkan ke dalam kerangka kajian ilmu kebijakan (politik). Ada dua kubu teoritik ilmuwan pengkaji kebijakan yaitu pertama, penganut filsafat kebijakan kontemporer, positivis-bihavoralis perspektif dan modernis yang banyak dipengaruhi analisis psikologi-sosiologi yaitu antara lain teori-teori neo/realis – dan neo/liberalis (Realis and Liberal Theories). Kedua, ilmuwan pada kubu filsafat kebijakan klasik, postpositivis-normative prespektif dan postmodernis dengan memakai teori-teori budaya dari antropologi budaya yaitu antara lain teori-teori kritis dan konstruktif (critical and konstruktive theoires). Dengan permasalahan yang sama yaitu menghadapi globalisasi, yang selama ini masih memprioritaskan pada pembangunan aspek-aspek fisik di mana filsafat kebijakan kontemporer, positivis-bihavoralis lebih dominan sesuai dengan paradigma negara pendonor dalam rangka kerjasama pembangunan,  maka sebagai bagian dari perjuangan sosio-kultural negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia sebagai negara debitor, kegiatan ini menempatkan diri pada cara berfikir teori-teori kritis, konstruktivis dan postmodernis yang memberi tempat bagi manusia untuk bertindak atas kehendak (preferensi) dan pilihan bebas dan tidak dalam kehampaan sosial (voluntaristik) dengan memberi penjelasan social cultural (Bodiardjo, 1996: 32-36; Jackson, 2005: 299-307).

Menurut Michael Tomson kehidupan sosial budaya sebagai cara hidup dirumuskan sebagai interaksi yang saling meneguhkan antara cultural bias (nilai dan norma yang dipahami bersama) dengan social practice (hubungan sosial). Budaya merumuskan bentuk keorganisasian dan persepsi subyektif secara koheren, nilai-nilai dan norma tidak dilihat terpisah dari struktur dan tindakan namun merupakan bagian dari tindakan. Nilai dan norma dipahami dalam kontek sosial yang melingkupinya. Nilai melegitimasi hubungan sosial sedangkan hubungan sosial melahirkan nilai dan norma yang dapat membenarkan hubungan sosial tersebut. Keduanya membentuk suatu tertib sosial atau cara hidup (Budiardjo, 1996: 33-34).

Dengan tujuan untuk membebaskan diri dari penguasaan olah kekuatan dan nilai budaya bangsa asing dengan kegiatan pembangunan jatidiri melalui ”penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa” maka kegiatan intersubyektif dan membangun keterbukaan (openess) satu sama lain melalui forum dialog atau kosultasi saling percaya dan rasa empati atau tepa selira sangat sesuai dengan asumsi-asumsi dasar teori kritis dan konstruktif. Asumsi dasar kaum teoritisi kritis yang dipakai untuk mendasari kegiatan ini adalah bahwa dalam hubungan antar bangsa, ilmu pengetahuan bukan dan tidak dapat netral baik secara moral maupun secara politik atau ideologi dan ilmuwan adalah instrumen kekuasaan (Jackson, 2005:299-301). Namun kaum terdidik Indonesia dalam memihak pada bangsanya menghadapi persaingan dengan bangsa lain harus merujuk pada praktek hubungan antar negara sesuai dengan jiwa UUD 1945. Kebijakan integrasi bangsa Indonesia ke dalam masyarakat kapitalis liberal yang dengan keunggulan IPTEKnya cenderung serakah dan eksploitatif, kebijakan luarnegeri pemerintah Indonesia mengarah pada sikap kooperatif-moderat kaum toritisi modernis dari pada sikap radikal seperti yang dianjurkan oleh kaum teoritisi kritis postmodernis karena sesuai dengan semangat UUD 1945 bangsa Indonesia harus ikut menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan keadilan sosial. Kegiatan juga merujuk pada teori konstruktif yang menyetujui adanya ruang intersubyektif dalam hal ini antara kaum positivis dengan post positivis di mana kaum terdidik Indonesia terpolarisasi yaitu antara nilai-nilai modern sebagai nilai-nilai obyektif dan tolok ukur bersama sedangkan nilai-nilai tradisional perlu dipilah dan dipilih oleh kaum terdidik untuk menjadi bagian dari ideologi sebagai identitas subyektif bangsa dan negara termasuk di bidang IPTEK.[17]

Selain itu sebagai kajian kebijakan pemerintah di bidang pendidikan maka pemikiran ini tidak lepas dari pembicaraan posisi negara.  Untuk itu tentang peranan negara, dipilih tipe negara organis korporatis dengan perspektif neostatis dan pendekatan neo-institusionalis. Kajian  berasumsi bahwa negara adalah aktor otonom yang mempunyai kemandirian dalam menampung kepentingan masyarakat dalam rangka untuk memfasilitasi masyarakat dengan empat karakteristik yaitu 1. fokus kajian adalah kelembagaan, 2. yang harus dijelaskan adalah sejarah kelembagaan, bukan pola-pola perilaku, 3. gejala yang harus dipahami adalah makna dan tindakan, bukan  perilaku, 4. yang menjadi daya pendorong di balik perubahan sosial adalah belajar dan adaptasi, bukan tanggapan buta atas stimulus langsung. Dengan pendekatan ini fungsi fasilitasi negara bukan membuat semua warga negara berbahagia tetapi menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mencapai kebahagiaan, dan melindungi hak alami manusia. Sedangkan rekomendasi yang diberikan adalah berdasarkan tujuan nilai terbaik dan sarana dan cara yang paling baik untuk mencapai tujuan (Budiardjo, 1996: 29, 36). Yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berakhlak mulia, berkarakter, berjatidiri mandiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

BAB IV ORGANISASI PENDIDIKAN PANCASILA:

Kelembagaan dan Pengelolaan

4.1. PEMBERDAYAAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Menurut Alfian ideologi adalah sebagai suatu pandangan atau sistem nilai menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi (Alfian, 1982: 88). Ideologi adalah juga suatu pernyataan dari nilai‑nilai dasar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sebagai suatu kerangka cita‑cita yang dipakai sebagai dasar bagi suatu sistem sosial atau “way of life” yang dicita‑citakan. Suatu ideologi dihubungkan dengan semacam sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial serta tujuan‑tujuan masyarakat. Sebagai suatu dasar sistem kepercayaan, suatu ideologi tidak hanya berhubungan dengan satu nilai‑nilai pokok kehidupan masyarakat, tetapi ideologi itu sendiri mempunyai nilai lebih tinggi untuk dipertahankan dan dalam banyak hal berdiri di atas nilai‑nilai pokok di atas. Suatu keistimewaan dari ideologi, keyakinan yang ada dalam ideologi biasanya berhubungan erat dengan kepercayaan, agama atau “nationalistic sentiment”, di mana masing‑masing dapat saling melengkapi  (Plano, Olton, 1968: 105). Dalam proses hubungan antar bangsa, seperti telah disinggung di muka, Ideologi merupakan salah satu elemen kekuatan nasional  penting bagi setiap negara dalam perjuangan kekuasaan sebagai inthangible factor (Morgenthau). Ideologi dapat menjadikan suatu negera sebagai gainer ataupun loser dalam persaingan antar bangsa. Dengan latar belakang yang berbeda baik secara cultural, historical maupun natural hal tersebut tergantung pada kreatifitas dan kecerdasan dari setiap bangsa dalam membentuk atau membangun ideologi masing-masing sebagai soft power (Nye, 2008).

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia telah mempunyai ideologi yaitu Pancasila yang dirumuskan secara kritis terhadap kekuasaan kolonial oleh para founding fathers bangsa yang dirumuskan dalam suatu pidato tanpa teks Ir. Sukarno dihadapan sidang BPUPKI pada 1 juni 1945 yang kemudian menjadi naskah pidato lahirnya Pancasila. Pancasila, sebagai konstruksi dasar negara Indonesia adalah perpaduan yang serasi antara nilai tradisi dengan nilai-nilai modern dan menjadi ideologi resmi sebagai “basic philosophy” atau “philosophische grondslag” dari bangsa Indonesia yang sebetulnya, seperti telah yang disebutkan di muka,  dalam perilaku kebersamaan sebagai bangsa dirumuskan sebagai implementasi nilai-nilai Gotong-royong.

Ideologi Pancasila sebagai landasan sistem berfikir dalam berbangsa dan bernegara dapat ditandai dua unsur penting yaitu  nilai‑nilai tradisional yang sudah tertanam dalam sistem budaya Indonesia dan menjadi identitas nasional bangsa Indonesia dan nilai-nilai modern yang bersesuaian dengan nilai-nilai tradisional tersebut. Ideologi yang digali dan disusun atas dasar kemampuan ilmiah dan intelektual para founding fathers yang sudah terpupuk sejak 1908 dan diyakini mampu menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara modern pasca PD II. Pancasila dan UUD 1945 menurut Taufik Abdullah dapat dikatakan merupakan ideologi dan konstitusi modern hasil proses deduksi dari ilmu pengetahuan modern (Barat) oleh para founding fathers (Bahar, 1995). Dengan merevitalisasi ideologi Pancasila yang diyakini sebagai dasar semangat kegotong-royongan bangsa Indonesia dapat dioperasionalkan lebih produktif dan demokratis terutama dalam melaksanakan pembangunan dan modernisasi yang semasa Orde Baru ternyata cederung dimitoskan dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan (Triharso, 2003).

Dalam memahami ideologi Pancasila kiranya bangsa Indonesia dapat merujuk kembali pengalaman bangsa Jepang. Namun berbeda dan bertolak belakang dengan bangsa Jepang yang sudah homogen sejak awal dalam mengkonstrusikan diri di mana ideologi mereka sudah terbangun di masyaraat bersamaan dengan pertumbuhan bangsa Jepang, maka keberadaan Bangsa Indonesia yang bhineka dan baru merdeka pada tahun 1945 dengan ideologi Pancasila saat ini setelah melalui pejuangan yang tak kenal lelah. Yaitu membagun suatu bangsa dengan kondisi masyarakat majemuk dan multy cultural dan masih dalam tatanan masyarakat kolonial untuk mewujudkan emagined community (masyarakat/bangsa yang dibayangkan/dicita-citakan) menjadi realized community berdasarkan cita-cita dan perjanjian luhur yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 melalui pendidikan kepada  masyarakat dengan karakter dan berjatidiri multi kultural menuju perilaku kekeluargaan Gotong-royong yaitu konsep operasional dari ideologi Pancasila baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat. (Kurikulum di PT lihat GAMBAR 3)

Sampai dengan era reformasi  saat ini di mana bangsa kita mencapai situasi krisis pada stadium kritis yaitu tingkat krisis motivasi yang menciptakan situasi revolusioner dan mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila tidak berdaya menghadapi derasnya arus nilai-nilai liberal sekaligus radikal baik dari ekstrim kanan (agama) maupun ekstim kiri (komunis) yang sangat nyata merasuki jiwa masyarakat Indonesia dan justru banyak kaum terpelajar masuk dalam arus negatif  globalisasi. Bangsa Indonesia mendapat ancaman perpecahan yang semakin kronis apabila tidak ada upaya secara serius terhadap aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu ideologi Pancasila harus segera diselamatkan sekaligus direvitalisasi dan diimplementasikan sebagai proses pemberdayaan.

4.2. PEMBANGUNAN (PEMBERDAYAAN) IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PROSES PENDIDIKAN

 

Dengan pendekatan analisis budaya dalam memahami pembentukan Ideologi setiap negara harus melalui suatu proses pembentukan ide-ide dan nilai-nilai.[18] Di negara-negara bekas jajahan seperti halnya Indonesia tentunya mempunyai warisan jaman kolonial dan proses tersebut dapat dipercepat dengan menekan elemen-elemen pikiran-pikiran rasional ilmiah dari barat (western) dengan memupuk kedewasaan ontologi. Ideologi rasional ilmiah dengan bias barat  baik dari jaman penjajahan maupun era perang dingin harus dihadapi dengan subkultur setempat, tradisi kebudayaan besar masyarakat jajahan sebagai unsur pemersatu yang paling efektif dalam kebudayaan yang mempunyai kemampuan untuk menyatukan semua pihak yang dapat menyesuaikan diri dengan bahasa, dokomen dan sejarah suatu bangsa.  Hal tersebut sangat terkait dengan keberadaan kaum intelektual yang mempunyai peranan penting di dalam transformasi lembaga-lembaga dan ideologi politik formal dari Barat dengan kecerdasan politik mereka (secara kritis konstruktif) untuk dapat diterapkan sesuai dengan  kepentingan (obyektif) negara mereka (Binder: 1981 131-134).

Ideologi Pancasila, yang secara operasional telah dipilih konsep Gotong-royong, lahir dari proses demikian dan ternyata sekarang menghadapi pergeseran nilai dan kehilangan élan vitalnya. Dengan adanya pegeseran nilai-nilai akibat interaksi lebih lanjut dengan dunia Barat dengan soft power ideologi liberalismenya dan untuk menemukan kembali nilai-nilai ideologi Pancasila maka kaum intelektual dan dunia PT kembali dihadapkan pada tanggung jawabnya untuk merevitalisasi ideologi Pancasila agar mampu menjadi perekat pluralitas masyarakat yang bertambah kompleks akibat pembangunan sekarang ini.

.           Dari sudut pandangan studi ideologi, sistem nilai suatu masyarakat dianggap sebagai unsur yang paling penting. Dalam beberapa hal, sistem niali adalah ideologi. Untuk dapat memahami ideologi suatu negara, khususnya sistem nilainya, kita harus memahami dasar teoritis dan filosofisnya. Dengan begitu, banyak analisis ideologi perlu di diberikan dalam suatu uraian bentuk pertanyaan yang biasanya dianggap  sebagai falsafah politik.

Karena secara bebas, tujuan-tujuan filosofis politik adalah pemahaman nilai-nilai politik dan norma-norma politik. Ideologi politik merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Di samping itu, akan berusaha digali ide tertentu tentang sikap-sikap terhadap berbagai lembaga dan proses masyarakat yang terdapat dalam ideologi. Kita dapat menyimak rangkaian masalah apa yang penting bagi setiap ideologi, dan selanjutnya kita dapat menentukan dasar tertentu untuk saling membandingkannya.

Sebelum ini dapat dilakukan, dengan memakai parameter Lyman Tower Sargent kita perlu memahami tentang setiap lembaga yang terkait dengan proses ini yaitu sistem stratifikasi sosial, sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosialisasi (Sargent, 1986: 14-17). Jadi dengan demikian yang terkait dengan proses pendidikan adalah bagaimana sistem sosialisasi ideologi Pancasila dilaksanakan.

Sistem sosialisasi merupakan bagian proses yang memungkinkan individu mendapatkan nilai-nilai dari masyarakat sebagai milik mereka sendiri. Sering dianggap bahwa lembaga-lembaga terpenting yang mempengaruhi cara-cara dan tingkat dengan mana para individu mendapatkan nilai-nilai ini adalah 1. sistem keluarga, 2. sistem pendidikan, 3. sistem agama, dan 4. berbagai pengaruh lain seperti media masa, kelompok-kelompok sebaya, dan sebagainya.

Kita tidak selalu yakin tentang mekanisme dengan mana berbagai lembaga sosialisasi beroperasi. Harus pula diakui bahwa pandangan seorang anak tentang dunia secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan paling tidak pada tahun-tahun awal sekolahnya juga lembaga-lembaga sosialisasi lainnya mempengaruhi pandangan seorang individu tentang kehidupan. Kita bisa menganggap bahwa pesan yang sama yang diulang-ulang dalam lembaga-lembaga yang mengajarkan individu untuk menghormati, seperti sistem-sistem agama dan pendidikan, bisa melahirkan akibat yang kumulatif dan akhirnya menjadi bagian dari sistem nilai individu dan barangkali juga media massa bekerja dengan cara yang sama (Sargent, 1986: 14-15).

Jadi sesuai dengan uraian di muka sistim sosialisasi yang pertama kali harus dikembangkan dan dianggap sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia adalah pada system pendidikan umum (public school). Yaitu sosialisasi implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pendidikan umum yang target utamanya adalah generasi muda peserta didik baik murid (sekolah menengah) maupun mahasiswa (PT) dan metode implementasinya terstruktur dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar yang tidak indoktrinatif namun partisipatif. Dari sana dapat diharapkan proses sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas akan menjadi efektif. Sedangkan di masyarakat dikembangkan melalui semua jalur baik formal, non formal maupun informal secara terintegrasi sebagai kegiatan masyarakat di dalam merumuskan dan mengejawantahkan di dalam perilaku sebagai bagian dari karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang difasilitasi oleh pemerintah. 

4.3. PENDIDIKAN PANCASILA PARTISIPATIF (P3)[19]

Apabila mengikuti pemikiran yang telah diuraikan membangun kerangka dasar jatidiri bangsa adalah membangun sosial kapital bangsa dengan berfikir kritis-konstruktif menumbuhkan rasa saling percaya dan empati dengan mengembangkan forum dialog berdasar nilai-nilai Pancasila menuju masyarakat gotong-royong. Sebagai suatu proses pendidikan atau sosialisasi ideologi yang tidak bersifat indoktrinatif namun partisipatif. Pendidikan yang menjadikan peserta didik partisipan yang aktif dan mandiri oleh sebab itu disebut Pendidikan Pancasila Partisipatif (P3). Peserta didik P3 adalah masyarakat warganegara marjinal tentang falsafah dan ideologi Pancasila yaitu masyarakat, termasuk masyarakat PT, yang saat ini mengalami transisi kebudayaan, ideologi, nilai selama reformasi termasuk generasi muda dan mahasiswa.

Dalam P3 diperlukan tenaga pendamping atau fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat marjinal untuk proses transformasi dari dalam dan oleh masyrakat warganegara marjinal sendiri ke arah kehidupan yang Pancasilais. Yaitu masyarakat warganegara yang berketuhanan, berperikamanusiaan, bernasionalisme, berdemokrasi dan berkeadilan sosial dalam bingkai suprastruktur UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Proses pendampingan terhadap masyarakat warganegara marjinal dalam P3 pada hakikatnya dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan yang dipahami adalah dalam arti belajar bersama dengan menggunakan metode yang partisipatif. Dalam menyelenggarakan proses pendidikan itu sebagai forum dialog menumbuhkan rasa saling percaya dan empati, maka pendidikan tersebut harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat warganegara sendiri. Berdasarkan berbagai pengalaman dalam melakukan pendampingan terhadap kaum marjinal, ternyata metode pendidikan yang partisipatif tersebut telah ada di dalam kehidupan komunitas asli kita sendiri, yaitu musyawarah[20].

Musyawarah sebagai proses dan karya bersama atau gotong royong sebagai hasil ibarat dua sisi dari mata uang yang sama adalah nilai-nilai manusiawi yang sudah ada dan berakar pada komunitas sendiri; terutama di pedesaan. Musyawarah itu sendiri merupakan akar dan tradisi dari kehidupan demokrasi di masyarakat. Ditinjau dari kebutuhan kaum marjinal, maka pendidikan musyawarah sebenarnya adalah sebuah model pendidikan alternatif. Dari segi metodenya adalah sebuah model pendidikan partisipatif. Musyawarah, dialog rakyat atau dialog kehidupan (dialogue of life) merupakan ruh atau nyawa dari seluruh proses belajar bersama. Ditinjau dari tujuan diadakannya musyawarah dalam P3 maka musyawarah adalah proses penyadaran bersama. Bila dilihat dari kondisi masyarakat warganegara pinggiran atau kaum marjinal yang serba kekurangan pengetahuan tentang ideologi nasional Pancasila dan terbatas serta posisinya yang terbelenggu oleh ajaran-ajaran lama dan ajaran-ajaran asing dari luar negeri yang bertentangan dengan asas kehidupan bersama sebagai bangsa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, maka proses musyawarah dalam P3 sebenarnya merupakan pendidikan yang membebaskan. Dengan demikian musyawarah dalam P3 pada hakekatnya adalah: pendidikan demokrasi, pendidikan pembangunan transformatif, pendidikan politik rakyat, dan pendidikan yang membebaskan dari pengaruh nilai-nilai asing.

Misi utama P3 adalah penguatan komunitas akar rumput (kaum marjinal), yang meliputi penguatan kesadaran transformatif, penguatan organisasi, penguatan jaringan kerjasama, penguatan ekonomi dan penguatan advokasi. Misi tersebut satu sama lainnya merupakan kesatuan yang saling berkaitan dengan konsep Gotong-royong. P3 akan disempurnakan dari waktu ke waktu melalui pengkayaan dengan pengalaman praktek, masukan dari fasilitator dan masyarakat dan bahan-bahan banding dari pengalaman lembaga-lembaga lain melalui bahan-bahan bacaan.

4.3.1. Pengertian  P3 sebagai model Pendidikan Ideologi

Apabila Pancasila dengan konsep operasional Ekasila atau Gotong-royong sebagai ideologi barbangsa dan bernegara bangsa Indonesia diyakini oleh para founding fathers merupakan ideologi besar dunia dapat menjadi pedoman hidup manusia di seluruh dunia, maka P3 dapat diselenggarakan tidak hanya pada manusia warganegara Indonesia saja. Namun karena Pancasila digali di bumi Indonesia maka pemahaman dasar tentang hakekat menusia Indonesia menjadi penting dalam memahami hakekat P3 sebelum menjadi bagian dari bangsa-bangsa lain. Makna dalam Pembukaan UUD 1945 manusia warganegara Indonesia dan manusia-manusia yang tergabung dalam ikatan kebangsaan di negara-negara lain di seluruh dunia pada hakekatnya adalah hasil karya yang paling sempurna dari Sang Pencipta. Karena kesempurnaannya itu, manusia dipercaya dan diberi tugas menjadi pengelola alam semesta atau sebagai subyek pembaharuan. Realitas yang sama, dalam hal ini hubungan sebagai sesama anggota suatu bangsa dan hubungannya dengan bangsa lain, mempertemukan manusia untuk melakukan musyawarah.

Musyawarah tentang kesadaran bersama manusia akan realitas merupakan inti terjadinya pembaharuan. Dan manusia selain sebagai anggota kelompok atau makhluk sosial adalah juga makhluk yang ditugasi sang pencipta untuk melestarikan alam semesta ini demi kelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian manusia warganegara Indonesia adalah makhluk yang mempunyai jati diri sebagai pribadi dan sebagai anggota suatu bangsa (identitas) dalam pergaulan antar bangsa di planit bumi dalam proses globalisasi.[21]

Jadi P3 merupakan proses penyadaran manusia warganegara Indonesia sebagai anggota komunitas dari yang paling mikro yaitu keluarga, suku, pemeluk suatu agama hingga sebagai bagian dari makro kosmos yaitu sebagai anggota suatu bangsa dan makhluk di planet bumi dari alam semesta.

4.3.2. Pemahaman Dasar tentang Musyawarah dalam P3

Hakekat dasar dari musyawarah adalah: media pengambilan keputusan; sebuah metodologi dan alat; perwujudan kedaulatan dan potensi rakyat; salah satu dasar negara; peserta musyawarah setara; materi musyawarah ditentukan bersama; dan realitas sebagai obyek musyawarah.

Pendidikan pada hakekatnya adalah proses yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan umur; alam semesta dan pengalaman merupakan guru; sumber belajar dicari dan disepakti bersama; peserta pendidikan dari golongan yang homogen; dan materi pendidikan berdasarkan kebutuhan.

4.3.3. Hakekat Dasar P3

Hakekat dasar dari P3 adalah:

  1. Meletakkan manusia sebagai subyek pendidikan Pancasila.
  2. Meletakkan realitas sebagai obyek pendidikan Pancasila.
  3. Tidak tergantung pada waktu dan tempat.
  4. Berpihak pada kaum marjinal.
  5. Mempermasalahkan masalah atau hadap masalah.
  6. Dialogis.
  7. Materi dan obyek pendidikan berdasarkan kebutuahan dan realitas.
  8. Apa yang ada di alam sekitar merupakan sumber belajar.

4.3.4. Visi, Misi dan Prinsip P3

Visi atau wawasan dari P3 adalah terwujudnya kehidupan komunitas Bhineka Tunggal Ika.

Misi dari P3 adalah membangun sikap dan perilaku kehidupan Gotong-royong.

4.3.5. Prinsip-Prinsip Dasar P3.

a)     Semua kegiatan harus bertitik tolak dari realitas komunitas yang ada.

b)     Pendidikan harus berhasil membebaskan komunitas dari situasi keterbatasan, ketertutupan, dogmatisme dan menciptakan  saling terbuka untuk dialog.

c)      Semua proses harus bersifat dialogis (hubungan antara subyek-subyek yang setara dan saling terbuka untuk dialog).

d)     Kegiatan pendidikan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena proses pendidikan berjalan sepanjang umur/seumur hidup. Kegiatan pendidikan pada dasarnya bisa dilakukan dimana saja (tidak harus didalam kelas atau didalam ruangan).

Dalam pendidikan ini tidak ada guru dan tidak ada murid.

4.3.6. Metodologi (GAMBAR 4 dan 5)

Metode P3 adalah People/Student Center Learning (P/SCL), Problem Base Learning (PBL) yaitu membangun Kegotong-royongan sebagai social capital dengan pendekatan Community development (Comdev) menuju pada civil society atau masyarakat madani dan Good Government. Sebagai upaya  membangun masyarakat dalam rangka mengejawantahkan 4 konsensus dasar yang mendasari berdirinya bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Usaha  revitalisasi dan operasionalisai nilai-nilai ideologi Pancasila dalam P3 sebagi proses pengkajian menggunakan metode kualitatif-partisipatif dengan informan dan partisipan adalah kelompok-kelompok yang merepresentasikan  stratifikasi dan pluralitas masyarakat. Metoda P3 mengutamakan pada kegiatan pendampingan oleh fasilitator-fasilitator yang terlatif melalui training of facilitator (TOF).

Pedekatan community development – comdev. partisipatif memang sudah menjadi pendekatan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dan telah menjadi kebijakan pemerintah antara lain dengan SE – Mendagri No. 050/1307/II/Bangda dan No. 050/987/SJ tahun 2003 yang dilaksanakan oleh Perform Project pada berbagai program pemberdayaan.

BAB V    PENDIDIKAN PANCASILA : MELEMBAGAKAN

GOTONG-ROYONG DI UA SUATU ANCANGAN

Uraian pada bab-bab terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan bangsa khususnya bidang pendidikan bertujuan membangun IPTEK dan SDM yang mampu mendukung perjuangan bangsa dalam menghadapi globalisasi di mana secara ideologis sedang menjadi penetrasi paham neo/liberalisme dan sekaligus sektarianisme serta komunisme. Semangat tersebut merupakan kehendak bersama mencari kebebasan seperti halnya pada era perjuangan kemerdekaan untuk membangun kebersamaan menghadapi ancaman kekuatan eksploitatif dari bangsa lain. Maka hal tersebut, seperti telah diuraikan di muka, bersesuaian dengan perspektif dan pendekatan teori kritis, konstruktif, melalui musyawarah yang bersifat dialektis dan kontemplatif.

Jadi kegiatan dalam rangka pembangunan jatidiri PT dilaksanakan searah dengan perspektif teori kritis dan pendekatan Konstruktif. Konstrusivisme berasumsi bahwa dunia sosial merupakan konstruksi intersubyektif manusia, yang sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya serta memahami pada waktu dan tempat tertentu serta menekankan peran pemikiran dan pengetahuan bersama atas dunia sosial yang menciptakan aktor-aktor dalam struktur dan sifat hubungan masyarakatnya.

Musyawarah dalam arti sistem dan struktur sosial yang dipahami dan dijelaskan oleh pengetahuan dan harapan bersama atas dunia sosial  di mana PT dan bangsa Indonesia meghadapi  permasalahan tentang konflik multikultural kronis yang harus dipahami bersama (subyektif) dan membangun kebersamaan  sebagai suatu bangsa agar mampu survive menghadapi globalisasi (obyektif).

Konstruktivisme memiliki pandangan idealis (orang pemikir) dan kontemplatif tentang struktur yang terdiri dari pengetahuan bersama di mana setiap aktor percaya satu sama lain untuk menyelesaikan masalah tanpa konflik. Diskursus atau musyawarah yang terjadi memandang kebersamaan bukan sebagai dilema siapa bersama siapa (bersatu – unified) melainkan bagaimana menjadikan komunitas sebagai struktur yang terpadu (kebersamaan – togetherness) (Jackson: 2005, 308; Wendt: 1992, 73).

Jadi kegiatan yang diselenggarakan secara simultan oleh Direktorat Pendidikan UA dan direktorat Kemahasiswaan bersama-sama seluruh fakultas dan dibantu oleh KPJK-UA menyelenggarakan PPKMB dan Brain Storming adalah bagian dari kebijakan PT dalam pengembangan Jatidiri PT di masing-masing dan bersama-sama bagian dan atau departemen dalam rangka mengkonstrusikan kebersamaan dalam wujud kegotong-royongan di PT sebagai perilaku bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan yang diselenggarakan PT sebagai bagian dari proses pendidikan dengan metode partisipatif dan pendekatan community development (CD) dalam konsep P3. Pengembangan jatidiri dalam rangkaian kegiatan brainsorming Guru Gesar, dosen dan mahasiswa di mana  pada tahap ini Guru Gesar, dosen dan mahasiswa sebagai aktor-aktor yang mempunyai pemahaman dan harapan (subyektif) dan pemikiran dan pengetahuan (obyektif) difasilitasi dalam forum dialog atas dunia sosial atau masyarakat dengan nilai-nilai budaya dan local wisdom daerah dimana PT diselenggarakan dengan melalukan hubungan komunikasi intersubyektif yang bersifat informatif, dialektis, sinergis.

Kegiatan tersebut kiranya sangat terkait dengan implementasi MPK dan MBB karena sesuai dengan visi dan misinya juga merupakan bagian dari kurikulum setiap program studi dalam rangka membangun perilaku mahasiswa yang terkait dengan sikap kritis dan konstruktif berdasarkan nilai-nilai Pancasila terhadap efek negatif dari globalisasi. Oleh sebab itu harus disadari oleh para pemangku ilmu di setiap program studi, khususnya yang menjadi fasilitator pengembangan kehidupan kebersamaan terutama Guru Besar  bahwa MPK dan MBB merupakan kurikulum wajib dari setiap program studi khususnya dalam membangun kepribadian dalam bermasyarakat sekaligus paradigma keilmuan mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Untuk itu para fasilitator harus menguasai seluruh materi bahan ajar matakuliah MKP dan MBB yang berisi konsep-konsep dasar kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat sebagai bahan konstruksi bangunan jatidiri UA bagi mahasiswa dan alumninya. Karena kebersamaan yang dibangun selain menjadi paradigma dalam hidup bermasyarakat di PT juga merupakan paradigma IPTEK yang dihasilkan oleh setiap PT. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari proses pengembangan paradigma IPTEK dan kebersamaan masyarakat PT maka implementasi MPK dan MBB yang benar sebagai soft skill sama pentingnya dengan implementasi kurikulum setiap departemen atau program studi masing-masing adalah juga di bawah tanggung jawab para pemangkunya terutama para Guru Besar.

Implementasi MPK dan MBB tersebut tentunya menuntut kreativitas dan inovasi masing-masing PT sesuaikan dengan kondisi dan potensi (termasuk anggaran) dan kompetensi (bidang ilmu, kepakaran dan IPTEK) masing PT dan daerah (kearifan lokal)  di mana PT berada. Sehingga dengan 15 sks yang diwajibkan dan ditambah dengan beberapa SKS kegiatan akademik lainnya yang relevan (pasal 12 MPK dan MBB di mana di UA ada Filsafat Ilmu, Filsafat Sosial, Etika, Kewirausahaan dll.) sebagai Mtakuliah Wajib Universitas (MAWU) mampu menghasilkan proses pendidikan dan pengajaran secara komprehensif kepada mahasiswa dalam mengembangkan IPTEK serta kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat yang excelence dan bermoral agama sesuai dengan visi, misi dan tujuan kedua SK serta statuta UA.

Dengan konsideran dan beberapa pasal pelaksanaan yang rerlatif sama (pasal 5 s/d 14), kedua SK Dirjen juga mengharapkan setiap PT dapat melaksanakan kedua SK tersebut secara sistematis dan integratif (termasuk penyusunan buku ajar dan sistem fasilitasinya) dengan mendayagunakan segenap potensi dan kompetensi (kurikulum berbasis kompetensi – KBK) agar IPTEK dan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat mahasiswa berkembang secara simultan dan komplementer serta fungsional dalam proses pendidikan keilmuan dan profesi mahasiswa di departemen masing-masing. Dalam kelompok MPK, MPK Pendidikan Agama (SK Dirjen Dikti 43 pasal 4 ayat 1) misalnya, dengan mendaya gunakan para sivitas akademika yang mempunyai ilmu agama tinggi, walaupun di rumah dan di sekolah menengah pendidikan agama mahasiswa sudah diajarkan atau difasilitasi, di SK Dirjen Dikti pendidikan agama diwajibkan di PT tentunya bertujuan lebih spesifik yaitu agar di dalam menuntut ilmu dan setelah lulus menjadi ilmuwan dan masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat mahasiswa juga mampu menjadi intelektual dan profesional yang dalam amalannya didasari nilai-nilai agama yang positif terhadap kehidupan barbangsa dan bernegara serta umat manusia.

MPK PPKn (SK Dirjen Dikti 43 pasal 4 ayat 2), dengan mendaya gunakan kompetensi FH khususnya prodi Hukum Tata Negara, FISIP khusunya jurusan Ilmu Politik serta sivitas akademika yang concern pada implementasi konstitusi, filsafat dan ideologi bangsa dan negara, betujuan agar mahasiswa jauh-jauh hari mampu memahami (empati) pada kehidupan (nasip) bangsa dan negaranya dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara berdasarkan filsafat dan ideologi nasional Pancasila. Sedangkan MPK Bahasa (SK Dirjen Dikti 43 pasal 4 ayat 3), dengan mendaya gunakan selain program studi Bahasa Indonesia dan Bahasa asing di FIB-UA juga para “sastrawan dan budayawan” sivitas akademika, memberi materi agar mahasiswa calon intelektual bangsa mampu bertutur sapa dan bertutur data baik lisan maupun tulisan dengan excelent pula. Dalam hal ini penulis setuju dengan prinsip Prof. Dr. Liek Wilardjo yang mengatakan urusan kosakata bidang IPTEK bukan hanya urusan  linguis saja namun justru harus menjadi urusan dari pengampu bidang-bidang keilmuan (Kompas, 04 Oktober 2009).

Demikian pula Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang terdiri dari Mataajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) dan Ilmu Kealaman Dasar (IAD). MBB ISBD (SK Dirjen Dikti 44 pasal 4 bagian I) tentunya memberi materi konsep-konsep dasar kehidupan sosial dan budaya yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat baik nasional maupun daerah; sedangkan MBB IAD (SK Dirjen Dikti 44 pasal 4 bagian II) memberi materi konsep-konsep dasar kealaman yang terkait dengan kehidupan bermasyrakat (dengan mendaya gunakan selain program studi di FIB, FISIP dan FST juga para pegiat sosial, budaya dan lingkungan). Satu sama lain apabila UA mampu mengalokasikan 15 SKS secara efektif dan efisien serta kreatif dan inovatif dengan membangun dan menyusun sistem, metode dan pendekatan yang tepat dalam mengimplentasikan rambu-rambu kedua kelompok mataajar tersebut, tentunya akan terbangun baik individual maupun kolektif kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat mahasiswa yang excellent with morality secara maksimal (GAMBAR 3).

Pada tingkat implementasi di lapangan dalam posisi bukan matakuliah inti keahlian (hard skill) dan tidak terkait langsung dengan pendidikan keilmuan dan profesi dari setiap departemen jumlah sks tersebut, apalagi harus ditambah dengan mataajar MAWU lainnya, kurikulum MPK dan MBB sudah dirasa membebani jurusan-jurusan atau departemen karena salah satu tuntutan dari PT terhadap setiap Jurusan adalah kecepatan kelulusan dan dalam mendapatkan pekerjaan mahasiswa dan alumni. Karena mataajar-mataajar tersebut juga bukan merupakan kurikulum dan soft  skill inti dari jurusan-jurusan atau departemen-departemen namun oleh undang-undang diwajibkan sehingga banyak perbedaan sikap dan “perlakuan” jurusan dan atau fakultas bahkan universitas terhadap MPK dan MBB dan kegiatan akademik yang relevan. Namun karena saat ini bangsa dan negara Indonesia sedang menghadapi krisis moral dan ideologi nasional di segala bidang, sedangkan mahasiswa mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada tempatnya kegiatan pendidikan MPK dan MBB khususnya dalam mewujudkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan kegiatan pendidikan tambahan baik ekstra maupun co kurikuler untuk kurikulum pengembangan kepribadian dan berkehidupan bermasyarakat secara kkolektif dalam mewujudkan jatidiri mahasiswa sedikit mendapat perhatian lebih serius  dari PT dengan kegiatan-kegiatan dalam ranah soft skill dan Sistem Kredit Prestasi (SKP)[22].

Karena kelompok dosen pengampu matakuliah MPK, MBB khususnya dan MAWU pada umumnya merupakan wakil dari jurusan-jurusan atau program studi-program studi yang ada di UA  yang harus bekerjasama mewujudkan tujuan MAWU dan sebagai peer group difasilitasi dalam wadah KPJK di LPKM–UA (GAMBAR 6). Sehingga fakultas atau jurusan yang selama ini  hanya memfokuskan pada pengembangan kurikulum hard skill menjadi lebih komprehensif bertanggung jawab kepada stakeholders apabila juga menjadi pemangku (induk semang pengampu mataajar) paradigma IPTEK jurusan masing-masing karena matakuliah MAWU yang diampunya merupakan bagian dari kurikulum soft skill wajib di jurusan-jurusan di UA peer group interdisipliner.

Sebagai usulan penyelenggaraan kelompok matakuliah MPK dan MBB di mana materi tentang Pancasila diintegrasikan, 5 mata kulih “seharga” a 3 sks dan dengan visi dan misi serta standar kompetensi seperti diuraikan di muka dapat dialokasikan dengan kegiatan kelas masing-masing 2 sks dan 5 sks dilaksanakan secara kolektif dan koordinatif intra dan antar jurusan-jurusan dari mana mahasiswa berasal dengan dikelola sebagai proses laboratorium berupa kegiatan praktikum yang menghasilkan mahasiswa dan lulusan individual maupun kolektif yang berkepribadian dan berkehidupan bermasyarakat dengan Pancasila sebagai Paradigma IPTEK dan dasar perilaku dalam berkepribadian dan bermasyarakat. Outcome yang dihasilkan adalah merupakan soft skill lulusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari setiap bidang ilmu dengan memfasilitasi secara komprehensif berkembangnya kemampuan PT dalam membentuk watak peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab – UU 20/2003 Pasal 3 (Dalam Suatu Komisi Kerja – GAMBAR 7, 8 dan 9).

Konsep kebersamaan yang harus dibangun di Indonesia dan di UA tentunya harus merujuk pada konsep yang telah dikonstruksikan secara serius oleh bangsa Indonesia sendiri. Konsep Gotong-royong, seperti telah dikutip di muka, tak lain adalah konsep operasional dari Pancasila yang terkandung pada pidato Ir. Sukarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang terkenal sebagai pidato lahirnya Pancasila kiranya pilihan yang sahih. Karena konsep Gotong-royong tersebut merupakan hasil diskursus nasional yang panjang yang diucapkan oleh seorang akademisi tokoh dan aktor pejuang kemerdekaan dengan pengalaman dan pengorbanan tanpa pamrih sebagai bukti keseriusan yang dapat dimaknai secara historis, cultural dan sosiologis.

Dengan latar belakang demikian konsep Gotong-royong juga mempunyai kekuatan teleologis masa depan bangsa yaitu gotong-royong antara yang kaya dan tidak kaya, antara Islam dan Kristen (antar umat beragama) dan antara Indonesia tulen (antar suku) dan peranakan (keturunan asing). Karena ketegangan hubungan antara masyarakat dalam tiga kategori tersebut ternyata memang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia setelah merdeka dari penjajahan hingga sekarang. Konsep operasional hasil diskursus yang alot dan lama serta penuh pengorbanan baik sebelum dan terutama pada sidang BPUPKI 1945 dari para tokoh atau aktor bangsa yang  terpilih secara alami menjadi subyek mewakili bangsanya untuk mengkonstruksikan kemerdekaan bangsanya.

Permasalahannya adalah bagaimana penerapan di masyarakat kampus UA sebagai kelanjutan dari cara berfikir kritis Direktorat Pendidikan UA dalam membangun jatidiri dengan harapan UA dapat menjadi pylot project pembangunan kebersamaan di PT? Yaitu mengkostruksi kehidupan kebersamaan dalam konsep Gotong-royong di PT dan dunia pendidikan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam rangka membangun social capital sebagai pola-pola interaksi yang membantu masyarakat dan negara dapat memahami satu sama lain sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan nilai, norma-norma dan kepercayaan sosial yang bersumber dari sila-sila Pancasila yang mendorong pada sebuah kerjasama sosial antara negara dan warganegara yang saling menguntungkan. Menumbuhkan saling percaya dan rasa empati atau tepa selira sebagai jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial melalui sikap  keterbukaan (openess) dengan mengadakan forum dialog atau kosultasi menuju UA yang World Class University yang nasionalis dan patriotis serta bermoral agama.

UA telah menjadi BHMN sejak tahun 2006 dengan PP No. 30/2006[23] dan masyarakat UA atau biasa disebut sivitas akademika UA sebagai subyek-subyek yang terdiri dari mahasiswa, tenaga pendidik (dosen dan Guru Besar) dan tenaga kependidikan yang terwadahi ke dalam organisasi-organisasi kelembagaan universitas. Ketiga kategori sivitas akademika tersebut baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal) tentunya juga masuk dalam pembagian dalam tiga diversivikasi kelompok dalam kategorisasi dari pidato lahirnya Pancasila Ir. Sukarno yaitu perbedaan kekayaan (antara yang kaya dan yang tidak kaya), agama (antara yang Islam dan yang Kristen) dan perbedaan suku dan ras (atara yang bukan Indonesia tulen dan peranakan).

Program PMDK terutama PMDK umum sebagai implementasi BHMN secara tidak langsung adalah diperuntukkan bagi mahasiswa dengan latar belakan kemampuan ekonomi yang kuat. Dari mahasiswa PMDK inilah salah satu sumber kekayaan UA berkembang sehingga semakin mampu mandiri  menyejahterakan diri, termasuk kepada mahasiswa hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), membangun sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai.

Pada praktek kehidupan di kampus ke dalam, mahasiswa UA sebagai salah satu PT yang prestisius tentunya datang dari seluruh Indonesia dengan perbedaan suku dan agama serta dari strata ekonomi yang berbeda pula. Diversivikasi mahasiswa mengejawantah pada perbedaan kemampuan mahasiswa dalam memiliki fasilitas sebagai mahasiswa antara lain tempat pemukiman, alat trasportasi, komputer, pengadaan bahan ajar dan lain-lain. Sedangkan antara tenaga pendidik dan kependidikan sebagai sama-sama SDM yang mengabdi pada UA terjadi perbedaan pendapatan antara lain  perbedaan masa kerja (pensiun), gajih dan tunjangan. Perbedaan antara pendidik yaitu antara guru besar dan dosen biasa antara lain dalam pembangian kerja (dan rejeki) akademik.

Hubungan ke luar kampus, perkembangan pendapatan yang diperoleh dari program PMDK sudah bukan rahasia lagi menjadi sorotan karena  berkembangnya kekayaan UA adalah dianggap merebut ”lahan” yang selama ini menjadi bagian dari PTS. Semetara itu dari masyarakat lingkungan UA tentunya menumbuhkan harapan baru terhadap UA secara material. Satu sama lain menuntut UA mampu membangun konsep kebersamaan yang komprehensif. Oleh sebab itu UA selain harus menjadi teladan di dalam membangun jatidiri juga harus menjadi fasilitator di dalam pengembangan hubungan kebersamaan antar PT dan dengan masyarakat antara lain membangun jaringan dan  mengembangkan corporate social responcibility (CSR). Lebih luas lagi pembangunan UA sebagai bagian dari pembangunan nasional dengan kemapuan yang ada, juga harus memberikan sumbangsihnya dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Sebagai langkah awal UA, melalui kegiatan brainstorming guru besar, dosen dan mahasiswa yang telah dilaksanan merupakan usaha merekonstruksi kebersamaan UA yang dikonsepsikan sebagai soko guru jatidiri UA dan Indonesia. Walaupun hasilnya sebagai diskursus masih merupakan uraian-uraian umum dan terpisah-pisah namun dapat dipakai untuk membangun atau mengkonstruksi pola hubungan yang lebih komprehensif antar sivitas akademika dan antar sivitas akademika dengan masyarakat di luar kampus. Dari pola yang dirumuskan dapat dipakai untuk merekonstruksi lebih lanjut kelembagaan yang terbentuk dengan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan psikomotorik Gotong-royong.

Konsep pelaksanaan pembangunan jatidiri yang diusulkan oleh Komisi II pada kegiatan brainstorming Guru Besar harus partisipatoris dan egaliter serta searah dengan konsep Student Center Learning (SCL) yaitu pendekatan Community Development (Comdev.). Jadi materi yang harus disosialisasi dan didiseminasikan baik kepada Guru Besar, dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan yang menjadi fasilitator maupun bagi Guru Besar, dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan yang difasilitasi (era BP7 namanya  penatar dan petatar) harus merujuk pada hasil Komisi I dan Komisi III yang membahas ontologi dan aksiologi pembangunan jatidiri sebagai bahan dasar materi yang harus dituangkan dalam modul-modul. Buku ajar kegiatan kurikuler yang terkait dengan pembangunan jatidiri khususnya MPK dan MBB dimana konsep-konsep tentang kehidupan beragama (Pendidikan Agama), menjadi warga negara (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), berbahasa (Pendidikan Bahasa Indonesia), barmasyarakat dan berbudaya (Pendidikan ISBD) dan tentang lingkungan hidup (Pendidikan IAD) dan kegiatan akademik yang relevan (pasal 12 SK Dirjen Dikti 43 dan 44/2006) jelas merupakan bagian dari materi sosialisasi dalam Comdev. Terakhir tetapi tak kalah pentingnya adalah hasil Komisi IV karena kegiatan pembangunan jatidiri merupakan kegiatan yang sistematis dan terus menerus dan mencakup seluruh sivitas akademika maka merekomendasikan untuk dibentuknya suatu Komisi langsung dibawah Rektor dimana kegiatan perencanaan, pengembangan dan evaluasi dilaksanakan secara terintegrasi (GAMBAR 8 dan 11).

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi 4 yang dibentuk hasil dari Rembug Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Mendiknas sangat terkait dengan pembangunan jatiditi bangsa. Yaitu melaksanakan penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa. Suatu kesadaran yang baru muncul secara sungguh-sungguh dari bidang pendidikan (Kemendiknas-Kantor Wakil Presiden) tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar jiwa kebangsaan yang kokoh melalui dunia pendidikan yang oleh KGBI 1 di sebut sebagai Pembangunan Jatidiri. Suatu kondisi yang selama ini sudah dicari jawabannya oleh departemen dan kementerian yang terkait dengan pembangunan kerukunan dan persatuan dan kesatuan  bangsa (Menkopolhukam-Kantor Presiden). Yaitu kondisi sebagai akibat dari gagalnya mewujudkan Ekasila dalam menghadapi tiga kategorisasi diversivikasi kelompok yang terkandung dalam Pidato Ir. Sukarno yaitu perbedaan kekayaan (antara yang kaya dan yang tidak kaya), perbedaan agama (antara yang Islam dan yang Kristen) dan perbedaan suku dan ras (atara yang bukan Indonesia tulen dan peranakan).

Untuk itu Pancasila harus di revitalisasi dan nilai-nilainya harus diaktualisasikan dengan metoda pendidikan yang benar. Salah satu konsep yang dihasilkan oleh pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Menkopolhukam adalah mewujudkan masyarakat Gotong-royong dengan metoda pendidikan partisipatif (tidak indoktrinatif). Dalam pembahasan ini, sepeti diuraikan pada paragraf 4.3., diusulkan metoda pendidikan dengan pendekatan pembangunan masyarakat (Community Development) yang disebut P3 di mana tidak ada perbedaan antara P3 di dunia pendidikan formal dan di masyarakat. Tujuannya adalah membangun kerukunan, kekeluargaan yang dinamis di masyarakat baik di dunia pendidikan (potensi tawuran pelajar dan mahasiswa dihilangkan) maupun masyarakat (potensi konflik SARA).

Demi terlaksananya pemikiran tersebut perlu dibentuk kelembagaan sejenis BP7 yang terkait erat dengan dunia pendidikan (BP7 sangat erat dengan dunia politik – Orde Baru) dan yang paling pas adalah dalam bentuk  Komisi (yang berhubungan erat dengan pelaksanaan pendidikan Pancasila) baik secara nasional maupun daerah  di mana pembangunan konsep masyarakat Gotong-royong difasilitasi serta para fasilitator dibina dan dikoordinasi. Oleh sebab itu apa yang sedang dikembangkan di UA kiranya dapat menjadi salah satu proyek percontohan atau  percobaan  secara nasional (GAMBAR 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16).

 

Universitas Airlangga, 1 Juni 2010



[1]Prof. Dr. Puruhito, at al.,  Jati Diri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

[2]Isnaini, Suhartono Taat Putra, Ida Bagus Putra Manuaba Nurul Hartini, (Ed.), Excellence With Morality Bagi Dunia Pendidikan,  Airlangga University Press, 2009.

[3]Komisi Pengkajian Jatidiri Dan Kebangsaan (KPJK), Pembangunan Kebersamaan  dan Jatidiri Universitas Airlangga UA: Pendekatan Community Development Dan Metoda Pendidikan Partisipatif, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, 2009.

[4]Naya Sujana, Jatidiri Universitas Airlangga, Makalah, 2009.

[5]Masyarakat Pendidikan Jawa Timur dipelopori Unair, ITS, Unesa, Unibraw, UNEJ  yang tergabung dalam  Public University Link System of East Java (PULSE) dan beberapa PTS pada tahun 2004 telah membentuk Lembaga Pembudayaan Pancasila dan Pembangunan Jawa Timur (LP3-Jatim) yang didukung oleh Bakesbang Jawa Timur, dan pada tahun 2006 dibentuk Asosiasi Guru dan Dosen Pendidikan Pancasila (AGDPP) atas dukungan  Komisi E-DPRD Jawa Timur (Surat-surat terkait terlampir).

 

[6]Prof. Dr. Puruhito, at al.,  Jati Diri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

[7]Penjelasan dari Warek I UA dan Wadek I Fakultas Filsafat UGM dan dan Pusat Studi Pancasila UGM. Dalam rangkan kesepakatan tersebut Unair telah membentuk Komisi Pengkajian Jatidiri Dan Kebangsaan, (KPJK), Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, 2009.

[8]Web Depdiknas http://www.depdiknas.id

 

[9]Kegiatan-kegiatan Menkopolhukam-RI yang selalu mengikutsertakan kalangan PT antar lain, Saresehan Nasional Pancasila: Memelihara dan Menjaga Kemajemukan Dalam NKRI, 2005. Hasil nya diterbitkan dalam buku LPPKB, Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta, 2005; Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional: Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Membangun Kemandirian dan Keberagaman Bangsa dalam Semangat Kebangsaan, 2008; Sosialisasi Pancasila, 2009.

[10]Prof. Dr. H. Muhammad Zainuddin, at al., Melejitkan Soft Skill Mahasiswa, Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga, 2009.

[11]Pidato pada pengukuhan Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga Prof. Dr. Musta’in, 2005.

[12]Bagian teoritik ini diilhami oleh buku bunga rampai yang diterbitkan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur tahun 2008, dengan penulis Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA dan kawan-kawan (at al.), berjudul Pemuda dan Nasionalisme: Modal Sosial Bagi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

[13]Prof. Dr. H. Muhammad Zainuddin, at al., op.cit., hal. 31-36.

[14]Kacung Marijan, “Pancasila dan Negara Bangsa yang Berubah, Kongres Pancasila ke 2, 31 Mei – 1 Juni 2010, Unud, Denpasar, Bali, p. 9.

[15]Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 2008; Jim Ife, Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008; Soetomo, Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

 

[16]LPPKB, Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara, Dengan Kata Pengatar dari Menkopolhukam Kabinet Bersatu I, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta, 2005. Hal. 54-55.

[17]Pemahaman subyektif, obyektif dan intersubyektif dalam hal ini baca Soetandyo Wignjosoebroto, “Paham ‘Nasionalisme baru’ untuk Indonesia” dalam Soetandyo Wignjosoebroto at al., op. Cit.  (p. 5-)

[18]Rujukan pembahasan ini adalah laporan hasil Proyek Harvard Academy for International and Area Studies dalam buku Lawrence E. Harrison, Amuel P. Huntington (Ed.), Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kamajuan Manusia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.

[19]Bagian ini merupakan elaborasi dari berbagai konsep dalam rangka memfasilitasi pendidikan karakter dan ideologi bangsa Indonesia yang diuraikan dalam bab pengantar naskah ini antara lain Prof. Dr. M. Noor Syam: “Negara berkewajiban membentuk kelembagaan”; Prof. Dr. Kaelan: “Negara … cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram dan damai”; Deklarasi Bulaksumur, Prof. RM.A.B. Kusuma, Prof Suhartono W.P.: “Mentransformasi Pancasila dengan cara nonindoktrinatif”. Kemudian dari Buku Soetandyo at al. op.cit.: Dr. Edi Purwinarto: “Pembentukan Forum Lembaga Lintas Generasi”; Bagong Suyanto: “… gerakan civil society … diwadahi dalam forum-forum yang terlembaga”; Basis Susilo: “ … memfasilitasi proses pemikiran kritis melalui diskusi terus menerus inter kaum muda dan antar kaum mudan dan kaum dewasa .. “.

 

[20]Pengertian kensep Musyawarah terkait dengan pendidikan karakter dan ideologi bangsa antara lain dalam Proceeding Simposium Lemhannas, LIPI, UGM, tanggal 14-15 Agustus 2006 “ … komitmen “citizenship” dengan kemampuan penalaran publik (public reasoning) yang kuat dan keadaban demokrasi yang diwujudkan melalui pengembangan struktur dan mekanisme demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya”; Kongres Pancasila 1 UGM – MK 30 Mei – 01 Juni 2009 Dr. AA GN Ari Dwipayana “ … sebagai kehadiran komunitas kewargaan yang bersifat sukarela, mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung pada Negara. Bisa menjadi wadah bagi masyarakat mengatasi persoalan bersama, memperjuangkan kepentingan bersama serta sekaligus bisa berperan sebagai instrument control warga (independent eye of society) terhadap Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari”. Saresehan Pancasila PSP-UGM 19-20 Mei 2010: Dr. Sindung Tjahyadi “pembangunan karakter bangsa melalui model demokrasi deliberasi”; Gunawan Mohammad  “ … proses negosiasi terus menerus  dari sebuah bangsa yang tidak pernah tunggal, tak sepenuhnya bisa eka, dan tak bisa sepenuhnya meyakinkan bahwa dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang maha benar, kita membutuhkan Pancasila kembali sebab kita hidup di sebuah zaman yang makin menyadari ketidak sempurnaan nasib manusia”.

[21]Untuk memahami globalisasi baca tulisan-tulisan Prof. Dr. Zamaluddin Maliki, M.Si. dan Joko Susanto dalam Soetandyo at al., op. Cit. (pp. 33-42; 55-77)

[22]Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi (SKP), 2009.

[23]Sebagai masukan awal gagasan Unair BHMN, Ajar Triharso, Konsep Kemandirian Universitas Airlangga Menuju BHMN: Pendekatan Masalah dari Hubungan antara Dunia Usaha dan Dunia Kerja dengan Dunia Pendidikan, Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-49, Universitas Airlangga, 2003.

 



[1]Nama Komisi 4 yang dibentuk sebagai implementasi salah satu isu pokok pembangunan pendidikan nasional  pada Rembuk Nasional Pendidikan 2010 yang diselenggarakan Mendiknas pada 02 -04 Maret 2010.

[2]Proceeding Simposium dan Saresehan Memperingati Hari Lahirnya Pancasila yang diselenggarakan Lemhannas, LIPI, UGM, tanggal 14-15 Agustus 2006: Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa (p. xlii-xliii).

[3]Op.cit., (p. 170-171)

[4]Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Proceeding Kongres Pancasila UGM-MK, 30 Mei – 01 Juni 2009: Pancasila dalam berbagai Perspektif.

[5]Op.cit. (p.13-14)

[6]Op.cit. (p. 75-104)

[7]Op.cit. (p. 173-183)

[8]Op.cit. (p 187-203)

[9]Op.cit., (p. 235-268)

[10]Op.cit., (p. 263-275)

[11]Op.cit., (p. 289-309)

[12]Op.cit., (p. 351-385)

[13]Op.cit., (p. 387-415)

[14]Op.cit., (p. 38)

[15]Saresehan Pancasila dalam Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahirnya Pancasila 19-20 Mei 2010, Pusat Studi Pancasila UGM: Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa. (p. 8)

 

[16]Kongres Pancasila 2    31 Mei-1 Juni 2010 Univ. Udayana  – MPR RI

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, Ruslan, “Tantangan dan Ujian terhadap Pancasila”, Surabaya Past, 7 Juni 2000.

Akhmadi, Heri, “Revitalisasi dan implementasi Pancasila dalam proses demokratisasi”, Makalah pada Semiloka Revitalisasi dan Implementasi Pancasila 26 September 2006, DPRD Propinsi Jawa Timur.

Alfian, “Ideologi Idealisme dan  Integrasi Nasional”. Yahya Muhaimin, Mac Andrews, Colin, Masalah-masalah  Pembangunan  Politik.  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.

Aminah, Siti, Social Capital dan Pemberadaban Negara, dalam Masyarakat Kebudayaan dan Politik, FISIP-UNAIR,Tahun XV, Nomor , Oktober 2002.

Anderson, Benedict ROG, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, Cornel University Press, Itaca, New York, 1982.

Anderson, Benedict ROG, Kuasa Kata, Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia, Cornel University Press, Itaca, New York, 1990.

Bahar, Safroedin, at al., Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.

Binder, Leonard, “Ideologi dan Pembangunan Politik”. Weiner, Myron,  Ed.,  Modernisa Modernisasi,  Dinamika  dan Pertumbuhan, Gadjah Mada University Press,  Yogyakarta, 1974.

Budiardjo, Miriam, Pudjiastuti, Tri Nuke, Teori-Teori Politik Dewasa Ini, Rajawali Perss, Jakarta, 1996.

Chen Guidi dan Wu Chentao, China Undercover: “Rahasia” di Balik Kemajuan China, PT Cahaya Insan Suci, Jakarta, 2007.

Depdikbud,  Link  and Match, Panitia Rapat  Kerja  Nasional Depdigbud, 1993.

Departemen Penerangan RI, Naskah Lahirnya Pancasila, 1945.

Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi (SKP), 2009.

Donoseputro, Marsetyo, ‘Peranan Perguruan Tinggi dalam  Era Globalisasi’,  Diskusi  Nasional Peran Masyarakat  Kampus  Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Pada Era Globalisasi, Dies Natalis XXXVIII – Universitas Airlangga, 21 Nopember 1992.

Feith, Herbert, “Pemikiran Politik Indonesia  1945-1965: Suatu pengantar”. Miriam  Budiardjo, Partisipasi  dan Partai Politik, PT. Gramedia,  Jakarta, 1982.

Fukuyama, Francis, Social Capital and Civil Society, The Institute of Public Policy, George Mason University. http://www.imf.org/ external/pubs/ ft/seminar/ 1999/reform/ fukuyama.htm

Fukuyama, Francis, Second Thoughts,The National Interest, Summer 1999.

Hamid, Edy Suandi, at al., Memperkokoh Otoda, Kebijakan, Evaluasi dan Saran, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Hermana, Dr., ”Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Nasional”, Makalah pada Semiloka Revitalisasi dan Implementasi Pancasila 26 September 2006, DPRD Propinsi Jawa Timur.

Huntington, Samuel P., 2000, Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, terjemahan, Qalam, Yogyakarta.

Huseini, Martini, “Menata-Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia”, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. I, No. 1, Jan-Mar 2000 12-25.

Hutagalung, Batara R., 10 Nopember ’45 Mengapa Inggris Membom Surabaya? Analisis Latar Belakang Agresi Militer Inggris, Millenium Publisher, Jakarta, 2001.

Ife, Jim; Tesoriero, Frank, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Isnaini, Suhartono Taat Putra, Ida Bagus Putra Manuaba Nurul Hartini, (Ed.), Excellence With Morality Bagi Dunia Pendidikan,  Airlangga University Press, 2009.

Kaelan, MS., Dr., Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004.

Komisi Pengkajian Jatidiri Dan Kebangsaan (KPJK), Pembangunan Kebersamaan  dan Jatidiri Universitas Airlangga UA: Pendekatan Community Development Dan Metoda Pendidikan Partisipatif, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, 2009.

Kohn, Hans,  “Nationalism”. Sills, David L., International Encyclopedia of  the  Social Sciences. The Macmillan Company & The Free Press, New York. 1972

LPPKB, Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta, 2005.

Mahardika, Timur, 2001, Pendidikan Politik: Pemberdayaan Desa – Sebuah Panduan, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, Arti penting Hermeneutik Dalam Penerapan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005.

Mas’oed, Mohtar, Ekonomi-Politik Internasional dan Pambangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Maxon, Yale Candee, 1957,  Control of Japanese Foreign Policy, A Study of Civil – Military Rivalry, University of Calofornia Press, Berkeley and Los Angeles.

Menkopolhukam-RI, Saresehan Nasional Pancasila: Memelihara dan Menjaga Kemajemukan Dalam NKRI, 2005.

Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Alfred A. Knopf, New York, 1978.

Naya Sujana, I Nyoman, Askandar, Lasmono, (Ed.), Pembangunan Jatidiri Bangsa Indonesia, DHD 45 JATIM, Surabaya, 2004.

Noor syam, Mohammad, Filsafat Pancasila Sebagai Ideologi Nasional, Makalah pada Semiloka Revitalisasi dan Implementasi Pancasila 26 September 2006, DPRD Propinsi Jawa Timur.

Nye, Joseph S. Jr., The Powers to Lead, Oxford University Press, New York, 2008.

Perform,  “Program Dasar Pembangunan Partisipatif  (PDPP)”, USAID, Research Triangle Institute, 2004.

Proceeding Simposium dan Saresehan Memperingati Hari Lahirnya Pancasila yang diselenggarakan Lemhannas, LIPI, UGM, tanggal 14-15 Agustus 2006: Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa.

Puruhito, Prof. Dr.at al.,  Jati Diri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

Putnam, Robert D., 1995, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, dalam Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, January.

Putnam, Robert D., “Building Social Capital and Growing Civil Society, Paper on Winter Monday Night Lecture Series, 2001.

Putranto, Dwi, Kontroversi Konsep Ratu Adil dan Satrio Piningit: Saya Percaya, Saya Dapat, Grasindo, Jakarta, 2002.

Rahardjo, M. Dawam “Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II”, Prisma, No. 2, Februari 1995.

Reischauer, Edwin O., The United States and Japan, Harvard Univearsity Press, Cambridge, 1951.

RHP, Mason; JG, Caiger, A History of Japan, Charles E. Tuttle Company, Tokyo, 1977.

Rofiqi, A. Zaini (Ed.), Amerika dan Dunia, Yayasan Obor, Jakarta, 2005.

Rukminto Adi, Isbandi,  Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 2008..

Samawi, Idam, HM., Pancasila dan Kesejahteraan Rakyar, Kedaulatan Rakyat, 5 Desember, 2005.

Sambutan Gubernur Jatim pada Konferensi Internet dan Penmgembangan UKM di Indonesia, Hotel Mojopahit, 12 Maret 2002.

Santoso, Listiyono, at al., (de) Konstruksi Ideologi Negara, Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila, ning-Rat, Jogjakarta, 2003.

Sargent, Lyman Tower, Ideologi

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Proceeding Kongres Pancasila UGM-MK, 30 Mei – 01 Juni 2009: Pancasila dalam berbagai Perspektif.

Sindhunata, “Krisis Kebudayaan Jawa”, Kompas, 10 Mei 1999.

Steger, Manfred B., Globalisasi: Bangkitnya Ideologi Pasar, Lafadl, Yogyakarta, 2005.

Sudarmadi, WS., Deputi VI Menkopolhukam, Revitalisasi dan Implementasi Pancasila dalam rangka Meningkatkan Tannas di bidang ideologi, Makalah pada Semiloka Revitalisasi dan Implementasi Pancasila 26 September 2006, DPRD Propinsi Jawa Timur.

Sulistomo, Bambang, Pancasila, penegakkan hukum dan kedaulatan rakyat, Makalah dalam Semiloka Revitalisasi dan Implementasi Pancasila 26 September 2006, DPRD Propinsi Jawa Timur.

Suprijadi, Bambang, Drs., Msi., Ed., Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa, LP3JATIM – Universitas Wijaya Kusuma, 2004.

Susetyo, Cahyono, 2003, “Pengembangan Masyarakat Berbasis Kelompok”, Makalah.

Ted C. Fishman, China Inc.: Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia, PT. Gramedia, Jakarta, 2006.

Triharso, Ajar, Konsep Kemandirian Universitas Airlangga Menuju BHMN: Pendekatan Masalah dari Hubungan antara Dunia Usaha dan Dunia Kerja dengan Dunia Pendidikan, Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-49, Universitas Airlangga, 2003.

Triharso, Ajar, “Etika Politik dan Indonesia Baru, dalam Bangsa yang Berdarah: Jawa Timur dan Potensi Konflik 2004, LP3Jatim, Surabaya, 2004.

Triharso, Ajar, 2006, Menyelamatkan Pancasila Dari  “Virus Ganas” Neo Liberalisme, Jurnal Karakter Bangsa, TPB Universitas Airlangga, Vol. 2, 2006.

Triharso, Ajar, “Pembangnan Ideologi, Pendidikan Pancasila dan Masyarakat Gotong Royong”, Pelangi Ilmu, Unesa, Vol. 2,  No. 1, Januari-Juni, 2008.

Triharso, Ajar, “Pemikiran Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peranan Pendidikan Tinggi: Implementasi Dari Kebijakan Pro Konglomerasi ke Pro UKM”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, FISIP-UNAIR, Tahun XXII, No. 4, Oktober-Desember, 2009.

UGM, KAGAMA, LIPI, LEMHANAS, Simposium dan Saresehan, Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, 14-15 Agustus 2006.

United  Nations  Commission on Interntional  Trade  Law  – International Chamber  of  Commerce, The  Uniform   Customs  and Practice  for Documentary Credits, Publication No. 500,  1993.

United Nation Convention on the  Carriage  of Goods by Sea  – 1978 (HAMBURG RULES).

United Nations of International Bill of Exchange and Inter­national Promisory Notes, Oxford University Press, New York, tth.

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), Development and international cooperation in the twenty-first century: the role of information technology in the context of  knowledge, Report of the the Secretary General, 15 May 2000.

United Nation Education, Science and Cultural Organization (UNESCO), “Universal Access to Information and Informatics for Human Development”, 10 May 2000.

Wignjosoebroto, Soetandyo,  Perguruan Tinggi  di  Indonesia Menyongsong  Pembangunan  Nasional Jangka  Panjang  Tahap  Kedua: Kritik  Tentang  Peran  dan Prospeknya,  Diskusi  Nasional  Peran Masyarakat  Kampus Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Pada  Era Globalisasi,  Dies  Natalis XXXVIII – Universitas  Airlangga,  21 Nopember 1992.

Wignjosoebroto, Soetandyo, at al., Pemuda dan Nasionalisme: Modal Sosial Bagi Pembangunan Jawa Timur, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur, 2008.

Winarno, Budi, Prof. Dr. MA., Globalisasi dan Krisis Pembangunan: Bagaimana Dengan Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2005.

Yudo Husodo, Siswono, Revitalisasi Pancasila: Kebutuhan Obyektif bagi NKRI ditengah dunia yang sedang berubah dengan dinamis, Makalah pada Semiloka Revitalisasi dan Implementasi Pancasila 26 September 2006, DPRD Propinsi Jawa Timur.

 3GAMBAR POWER POINT PEMBANGUNAN JATIDIRI BANGSA DPR-MPR 2010

About these ads

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: